Protes “Asbun” Kacaukan Rekap, Langgar dari Deadline


Dedaline rekapitulasi PPK telah lewat jauh. Protes “asal bunyi” alias asbun salah satu pencetusnya.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR —Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.7/2019, tahapan rekapitulasi seharusnya sudah harus tuntas pada 12 Mei di tingkat provinsi. Selanjutnya rekap tingkat nasional hingga 22 Mei.Sesuai putusan MK, toleransi molor rekap di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) hanya maksimal hingga 7 Mei. Itu pun khusus untuk kecamatan yang memiliki 1.000 TPS ke atas. Namun, justru melenceng jauh dari waktu yang telah ditentukan itu.Pantauan FAJAR, rekapitulasi tingkat Kota Makassar berlangsung alot. Sejumlah saksi partai bergantian melayangkan interupsi. Alasannya, sejumlah data rekapitulasi internal partai yang diperoleh dari saksi TPS tidak sesuai dengan dokumen hasil rekap kecamatan atau DAA1.”Caleg pertama sampai 10 hampir semua habis setengah. Ada selisih jumlah hasil plano dengan DAA1,” protes seorang saksi parpol pada rekap di Gedung SLB Jl Deng Tata Raya, Sabtu, 11 Mei.Menurutnya, DAA1 bukan sumber kebenaran. Sehingga tak bisa dijadikan dasar. Dia mengaku, berdasarkan data yang dipegangnya, selisih suara sangat banyak. Sehingga, pihaknya merasa sangat terzalimi.Dia meminta agar KPU membuka C1 Plano dari TPS. “Kami menginginkan setiap rekapan dibuka setiap kelurahan,” pintanya.Namun, saat diminta untuk menunjukkan di kelurahan apa dan TPS berapa saja yang diduga ada pengurangan suara, dia tak mampu menunjukkannya. Artinya, saksi tersebut komplain tanpa data alias asbun.

Komentar

Loading...