Tak Bersalah, Hakim Vonis Bebas Ketua MUI Palopo

Sabtu, 11 Mei 2019 - 16:51 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kasus dugaan korupsi Rp2,3 miliar pada bantuan hibah Pemkot Palopo tahun 2008-2009, kepada Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo (MALP) akhirnya tuntas. Sidang Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Kamis malam lalu, menyatakan para terdakwa tidak bersalah.

Masing-masing kepada Ketua Umum Yayasan MALP yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo, KH Syarifuddin Daud (70), M Masyhudi Machsun serta Agus Prayudi Adi masing-masing selaku pengawas dan rekanan dalam rehabilitasi masjid agung tersebut.

“Putusan ini patut disyukuri bukan saja oleh para terdakwa dan keluarganya, tetapi juga segenap umat Islam Palopo. Mereka telah mengabdikan dirinya sebagai pengurus masjid tanpa pamrih. Ini semacam ‘hadiah’ Ramadan untuk kita semua,” kata penasihat hukum terdakwa, Lukman S Wahid SH, Sabtu, 11 Mei.

Menurutnya, dari aspek hukum putusan ini merupakan suatu bentuk koreksi bahwa ada yang salah dan keliru dari proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan kepada terdakwa. Terlebih kepada sosok Kiai yang sangat dihormati masyarakat muslim di Palopo dan Tana Luwu.

Sebelumnya, jaksa menuntut Kiai Syarifuddin Daud hukuman penjara satu tahun, subsider Ro50 juta rupiah atau ganti dua bulan kurungan. Namun setelah melalui rangkaian persidangan dan pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang diketuai Yanto Susena SH MH, menyebutkan tidak terdapat kerugian negara sebagaimana dalam dakwaan.

Majelis hakim berpendapat dari hasil peninjauan, ditemukan fakta adanya pekerjaan tambahan yang dilakukan. Dimana pekerjaan tambahan tersebut bermanfaat untuk kepentingan bangunan masjid dan jemaahnya. Hal itu dianggap mempunyai nilai lebih besar dari kerugian negara yang didakwakan.

Terkait vonis bebas ini, Ketua Remaja MALP, Rezki Azi mengatakan harapannya bersama masyarakat yang lain, tidak ada lagi kriminalisasi terhadap ulama. Sehingga kehidupan sosial di tengah masyarakat dapat berjalan dengan baik. “Kita apresiasi putusan tersebut,” bebernya.

Untuk diketahui, kasus ini mulai bergulir setahun lalu saat Pemkot Palopo meminta BPKP Sulsel mengaudit ulang bantuan hibah ke MALP. Dasar audit itulah membuat penyidik dari Polres Palopo menetapkan tiga orang tersangka, meski sebelumnya anggaran tersebut sebenarnya telah dipertanggungjawabkan dan diaudit tiap tahun oleh BPK RI dan dinyatakan tidak terjadi kerugian negara. (nur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.