DPR Diminta Gunakan Hak Angket Usut Penyebab Petugas Pemilu Meninggal Massal

Minggu, 12 Mei 2019 - 21:31 WIB
Kegiatan penghitungan suara Pemilu 2019 oleh PPLN Berlin di Aula KBRI Berlin, Jerman pada Rabu (17/4/2019). (KBRI Berlin)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Pemerhati pemilu, Said Salahudin setuju usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilu DPR.

Dia bahkan mendorong DPR menggunakan hak angket sebagai hak konstitusional, untuk menyelidiki berbagai permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Bagaimana pun, sebagai pembentuk UU Pemilu, DPR juga harus menunjukan tanggung jawabnya untuk menyelidiki berbagai permasalahan yang muncul atas pelaksanaan UU 7/2017, termasuk soal wafatnya ratusan penyelenggara pemilu,” ujar Said di Jakarta, Minggu (12/5).

Said menyatakan demikian, karena menurutnya DPR tidak cukup sekadar menyampaikan ungkapan belasungkawa atau berempati terhadap meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu.

Dia mengatakan, ketika undang-undang memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyelidiki faktor penyebab dari hilangnya nyawa manusia yang begitu banyak, maka kewenangan itu seharusnya digunakan.

“Adalah keliru jika kasus meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu tersebut diserahkan kepada KPU dan Bawaslu, sebab kedua lembaga itu sama sekali tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelidiki kasus orang meninggal,” ucapnya.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini menyadari, fraksi-fraksi di DPR memiliki agenda politik masing-masing, sehingga tidak kompak dalam menyikapi kasus meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu.

Fahri Hamzah Minta Kematian Petugas KPPS Tak Diremehkan

“Tetapi ada baiknya jika para wakil rakyat itu menyadari bahwa penggunaan hak angket yang ditindaklanjuti dengan pembentukan pansus semata didasari pada kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Said. (jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.