Kivlan Zen Bantah Makar, Penyidik Cecar 26 Pertanyaan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Mayjen (Purn) Kivlan Zen diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar , Senin (13/4). Selama dicecar 26 pertanyaan oleh Bareskrim, Kivlan membantah melakukan aksi makar. Seusai pemeriksaan Kivlan buka suara soal tuduhan dugaan makar.

“Saya anggap ini sudah selesai dan Insya Allah ini baik-baik saja, saya percaya kepada Polri sebagai profesi dan dalam perjuangan sama, teman perjuangan saya untuk melindungi bangsa dan negara Polri dan TNI adalah kawan saya,” ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (13/4).

Kivlan Zen membantah jika dirinya akan melakukan makar seperti yang dilaporkan kepada polisi. Dia menyebut dirinya hanya memberikan pendapatnya di muka umum. Karena kebebasan berpendapat sudah diperjuangkan sejak tahun 1998. Dia juga menyebut jika Habibie telah membuat Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang kebebasan berpendapat. “Jadi merdeka untuk memberikan pendapat bukan merdeka untuk mendirikan negara,” ujarnya.

Kivlan pun membantah soal makar. Dia mengatakan tidak memiliki keinginan menggulingkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Kivlan mengatakan dia juga tidak pernah menyebutkan ada pasukan dalam pidatonya. “Tidak benar makar. Saya tidak punya senjata, saya tidak punya pengikut, pasukan. Saya tidak punya niat untuk mendirikan negara sendiri, pemerintahan sendiri, nasional yang baru pengganti jokowi, tidak ada,” tuturnya.

Kivlan mengaku dirinya bukanlah inisiator demonstrasi. Dia hanya datang karena diundang dan ingin menyatakan pendapat melalui unjuk rasa yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dia pun menilai demokrasi kebebasan berpendapat sudah mati saat ini. Bahkan dia merasa telah dikriminalisasi.

Dapat 26 Pertanyaan

Sementara itu, Kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni Nasution mengatakan dalam pemeriksaan itu kliennya mendapatkan 26 pertanyaan berkaitan dengan dugaan makar, penyebaran berita bohong dan penghasutan.

“Telah kita klarifikasi poin-poin pentingnya antara lain yang pertama bahwasanya kita enggak ada upaya untuk gulingkan pemerintah sebagaimana pasal makar tersebut, kita hanya protes, kita hanya unjuk rasa terhadap kecurangan-kecurangan dan itu hanya dilakukan di Bawaslu dan KPU,” tuturnya.

Pitra pun mengaku telah menyerahkan barang bukti kepada penyidik berupa video soal kecurangan pemilu. Seperti laporan polisi, berita-berita tentang dukungan aparatur sipil negara (ASN) berupa 12 bupati di Jawa Barat dukung paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin.

Selanjutnya, Pitra meminta supaya Jalaludin mau mencabut laporannya. Menurut Pitra, tuduan yang dilayangkan kepada kliennya tidak benar dan tidak memenuhi unsur. “Pak Kivlan Zen juga menjawab keterangan daripada penyidik sesuai dengan dasar dan ada dasar hukumnya sesuai dengan UU juga kan gitu, bukan mengarang-ngarang atau membuat suatu keonaran atau kerusuhan,” tuturnya. “Saya rasa penyidik Polri kooperatif dan profesional lah dan mereka bisa menilai perkara ini tidak bisa dilanjutkan, karena mereka paham unsur makar itu apa saja,” ucapnya kemudian.

Laporan terhadap Kivlan tersebut diterima oleh polisi dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019. Kivlan dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan atau pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 107 jo pasal 110 jo pasal 87 dan atau pasal 163 bis jo pasal 107. (jpc)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment