Pemda dan Warga Tambakrejo Semarang Bertemu, Ini Hasilnya


FAJAR.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang kembali membuka ruang diskusi dengan masyarakat yang masih bertahan di bantaran sungai Banjir Kanal Timur, Kampung Tambakrejo. Hal ini demi keberlanjutan project penanggulangan banjir wilayah timur Kota Semarang.Bertempat di Ruang Lokakrida, Gedung Moch Ichsan, Balaikota Semarang, dalam pertemuan tersebut Walikota Semarang Hendrar Prihadi secara langsung menemui perwakilan masyarakat.Sejumlah tokoh masyarakat juga turut hadir di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua MUI Jawa Tengah K.H Ahmad Darodji, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Rubhan Ruzziyanto dan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara.Pada kesempatan itu, Walikota Semarang yang juga akrab disapa Hendi tersebut mengawali dialog dengan menerangkan kronologi terjadinya penertiban hunian liar yang telah tersosialisasi sejak dua tahun yang lalu. Lamanya waktu sosialisasi tersebutlah kemudian menjadi gambaran besarnya kompromi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.”Ini bukan peristiwa yang tiba-tiba, sudah tersosialisasi hampir dua tahun lebih, tepatnya 20 Januari 2018 kita sudah sampaikan kepada masyarakat. Prinsipnya kami di Pemerintah Kota Semarang sangat kompromis, sampai kemudian pada tanggal 3 Mei 2019 kami diingatkan oleh BBWS Pemali Juwana, terkait batas waktu pengerjaan project Banjir Kanal Timur,” ungkapnya.Menyikapi banyaknya keluhan warga, Hendi sempat menyayangkan adanya pihak-pihak yang menumpangi proses penertiban yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Semarang.”Saya ditanya oleh Pak Dody (BBWS), kemarin janjinya bulan Februari 2018, saya bilang masih fase kampanye nanti banyak penumpangnya, tapi alhamdulillah ini tetap banyak. Saya tekan BBWS untuk menyelesaikan urugan, kataya operator diancam sama warga, alatnya dilempari warga, sehingga tidak berani jalan lagi. Jadi hari ini ada Pak Rohmadi, ada warga, ada Pak Gub terutama, sudah tugas saya apa, sampaikan, tapi harus fair semua,” tegas Hendi.Sementara itu salah seorang warga bernama Rohmadi menyatakan, alasan keengganan warga Kampung Tambakrejo untuk pindah karena tanah urugan di area Kalimati sebagai tempat baru belum siap.”Kenapa kami masih mempertahankan di situ, justru kami mendorong dari pihak BBWS untuk segera menguruk, mengingat mana kala kalau rumah kami hujan untuk memperbaiki itu sangat was-was, karena apa, duit tidak ada, nanti untuk memperbaiki, nanti harus pindah lagi, nah seperti itu,” jelasnya.”Dengan berjalannya waktu mungkin dari pihak BBWS tidak mengantisipasi bahwa yang akan dimasuki itu ke kali yang akan ditimbun itu sungai, yang menjadi bahan timbunan itu adalah lumpur, jadi memakan waktu memakan biaya dan sebagainya, sehingga maaf yang sebesar-besarnya kesalahan pada kami,” lanjut Rohmadi.Perwakilan warga lainnya pun, Riyanto lantas meminta untuk adanya hunian sementara di wilayah Kalimati yang sudah diurug itu.”Yang saat ini harus ada sekarang, dari BBWS kan sudah mengurug Kalimati kurang lebih 100 meter, kita minta dibikinkan barak di situ untuk kebutuhan hunian sementara kami, untuk kenyamanan anak kita sekolah, atau aktifitas ke laut. Saat ini sambil menunggu BBWS melanjutkan pengurukan di Kalimati itu, sekarang kan baru 30 persen mungkin selebihnya ntar bisa dirunding ke depan begitu pak,” pinta Riyanto.Mendengar hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mewakili pemerintah menyetujui permintaan yang diajukan. “Deal, kami akan kerjakan itu, begitu nanti kerja, teman-teman ke sana, mohon maaf saya minta tidak ada tenda, tidak ada apapun, biar panjenengan nyaman, setuju,” tegas Ganjar.Dengan adanya kesepakan tersebut, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kemudian mengapresiasi adanya pertemuan yang sudah dilakukan.”Pertama terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan warga Tambakrejo yang telah bersepakat dengan kita, pertemuan hari ini produktif. Yang kedua Komnas HAM akan ikut mengawasi kesepakatan yang ada hari ini, sehingga karena sudah kesepakatan, kami meminta komitmen dari kedua belah pihak,” terang Beka.Sebelumnya diberitakan, sebanyak 97 hunian liar di Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara digusur paksa oleh Satpol PP Kota Semarang, sebagai dampak atas revitalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT).Puluhan warga berusaha menghadang petugas, namun mereka tidak bisa berbuat banyak saat alat berat menerjang sejumlah rumah warga. Warga dibantu sejumlah aktivis mahasiswa dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga sempat melayangkan somasi kepada Walikota Semarang Hendrar Prihadi dan BBWS Pemali Juana.Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dan BBWS Pemali Juana dinilai tidak menghormati kesepakatan yang dibuat yang dimediasi oleh Komnas HAM pada 13 Desember 2018 lalu. (SEN)

loading...
Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Komentar

Loading...