Pemilu Ideal

37 Komentar

Oleh: Aidir Amin Daud

Berkali-kali pemilu pascareformasi, sepertinya permasalahan pemilu tidak pernah selesai. Selain berbagai tudingan dari berbagai unsur peserta pemilu, gugurnya 554 petugas KPPS di sejumlah wilayah Indonesia, saat menjalani tugas, cukup menyentak banyak kalangan. Kita menyatakan duka yang mendalam dan mengirimkan doa untuk para “pahlawan demokrasi” ini. Pernyataan terkait gugur massal itu, menyatakan bahwa gugurnya ratusan petugas penyelenggara Pemilu 2019 dikarenakan sistem yang ada memaksakan seseorang untuk bekerja siang malam tanpa kenal waktu. Sehingga para petugas tersebut kecapean, kurang tidur dan akhirnya jatuh sakit serta meninnggal dunia.
***
Pemilu tahun 2004, sesungguhnya adalah pemilu serentak minus pilpres. Pemilu 2004, memilih calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sesungguhnya, jika dihitung-hitung, beban untuk perhitungan suara Pilpres hanya menghabiskan waktu sekitar satu jam saja. Pilpres hanya punya dua pilihan 01 atau 02 — dengan jumlah kertas suara maksimal hanya 300 lembar.

Sebaiknya memang tak perlu terlalu jauh perdebatan soal ini. Secara pribadi, saya termasuk barisan yang berpikir sistem pemilu serentak ini sudah baik tetapi tentu memerlukan beberapa perbaikan. Namun kurang terasa bijaksana, jika masalah tahun ini, sistem harus dirombak total, meminjam pepatah, muka buruk, cermin dibelah.

Saya teringat petugas yang mengurus haji di Kementerian Agama, hampir dua bulan bekerja siang malam mengurus segala “tetek-bengek” kelengkapan haji jamaah, termasuk berangkat ke tanah suci, tetap baik-baik saja. Begitu juga dengan “karyawan bank” yang biasanya kerja dari pagi sampai malam, bertahun-tahun tetap berada dalam keadaan baik-baik saja.

Gugurnya para petugas, adalah musibah dan takdir yang tak bisa dielakkan. Namun tentu dengan berbagai alasan, mungkin memang usia yang sudah cukup tua atau memliki riwayat sakit yang sudah lama dan lainnya. Jika juga karena beban pemilu yang terlalu berat, harusnya dipikirkan bagaimana sistem yang baik.
Mungkin perlu sistem pengisian formulir yang lebih “canggih” dan sudah lama kita kenal.

Sistem yang bisa menangkal kecurangan atau ketidaktepatan isi. Misalnya, kita tidak mungkin mengetikkan angka 71 menjadi 771 karena akan ditolak sistem karena kolom hanya bisa memuat bilangan maksimal 300. Dan tentu saja, banyak cara agar pekerjaan bisa cepat tetapi aman dan terpercaya. I prasangka dan potensial menjadi isu dan bahkan hoaks.

Harus ada kemauan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk itu. Mungkin kelompok perbankan bisa memberikan kelompok pakarnya untuk membangun sistem yang lebih handal dan aman. Bank memiliki sistem ini karena urusan 7 juta bisa menjadi 70 juta hanya karena kelebihan satu angka 0. Ada sistem yang mereka bangun untuk mengantisipasi salah ketik ini.
***
Harus ada keinginan KPU untuk mengajak berbagai kalangan memberikan masukan. Saya ingat di tahun 2004 – seluruh KPUD Kabupaten/Kota diberi formulir isian calon anggota DPRD dan DPR-RI. Saat itu, formulir yang harus dibawa pulang setiap KPUD Kabupaten/Kota sekitar satu truk Dyna. Maskapai penerbangan meminta biaya over-bagasi sekitar 14 juta rupiah. Padahal jenis formulir hanya 7 lembar. Artinya, seorang Ketua KPUD cukup membawa 7 lembar kertas dan memperbanyaknya di daerah masing-masing. Dengan biaya yang jauh lebih murah. ‘Kekeliruan’ seperti ini — tetapi punya implikasi substansial — sepertinya masih banyak terjadi. Pemilu Ideal rasanya impian semua orang.**

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...