FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan segera menandatangani keputusan, terkait pembentukan panitia seleksi (Pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pansel KPK itu akan diisi oleh akademisi, praktisi, pemerintah, hingga dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi.
Menanggapi hal ini, Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo berharap pansel KPK yang dibentuk pemerintah dapat transparan dalam menjalankan tugasnya, untuk menyeleksi calon pimpinan KPK yang akan dipilih oleh DPR.
“Transparansi tersebut yaitu membuka akses yang luas kepada masyarakat terlibat dalam seleksi, mulai dari pendaftaran hingga proses nama-nama calon diserahkan kepada Presiden. Sehingga anggota pansel mau mendengarkan setiap masukan masyarakat terkait calon yang akan mendaftar,” kata Yudi dalam keterangannya, Selasa (14/5).
Yudi menuturkan, pansel pimpinan KPK mempunyai tanggung jawab yang berat. Sebab KPK pada periode 2019-2023 akan memimpin sekitar 1.500 pegawai KPK untuk memberantas korupsi.
Yudi pun meminta, pansel tidak hanya menunggu pendaftar tetapi juga mau menjemput bola terhadap tokoh nasional, kaum profesional maupun akademisi kampus yang dianggap mumpuni dan kredibel menjadi pimpinan KPK.
“Diharapkan bisa mempunyai prestasi yang lebih baik dari pimpinan-pimpinan periode sebelumnya,” harap Yudi.
Yang terpenting, kata Yudi, pansel pimpinan KPK harus secara ketat mencermati dan mempelajari rekam jejak setiap pendaftar calon pimpinan KPK. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang melakukan perbuatan tercela.
