Ada Manuver Politik di Internal KPK, DPR Sarankan UU Diperbaiki

Rabu, 15 Mei 2019 - 16:17 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Masalah kekisruhan yang muncul dari internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Pasalnya, kekisruan tersebut dipastikan akan berdampak pada penanganan korupsi di bangsa ini.

Menanggapi kekisruhan ini, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyarankan pembenahan terhadap institusi yang dipimpin Agus Rahardjo saat ini harus melalui pendekatan regulasi.

“Soal regulasi sebenarnya belum ada pembicaraan setelah waktu berhenti wacana pembahasannya, dan kita sudah berkomunikasi dengan eksekutif dalam hal ini pemerintah yakni Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla, bahwa soal regulasi terkait pemberantasan korupsi, bukan hanya soal KPK saja. Melainkan, KUHP dan aturan UU yang lainnya,” kata Nasir Djamil dalam diskusi di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Dikatakan politisi asal Aceh itu, jika KPK ingin memberantas korupsi secara konferhensip di Indonesia, maka yang dilakukan adalah UU harus terintegrasi dengan UU lainnya.

“Maka regulasi yang harus diperbaiki bukan soal KPK saja, katakanlah UU tentang Pembendaharaan negara, UU keuangan negara. Jadi tidak benar kalau mau memberantas korupsi hanya memperbaiki UU KPK saja. Sehingga, kemudian nantinya terintegrasi semuannya, tidak menjadi tambal sulam yang selama ini terjadi,” papar  Nasir.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengaku tidak heran dengan kekisruhan yang muncul dari internal KPK akhir-akhir ini. Kisruh yang terlihat ke permukaan, dinilai menunjukan bahwa dalam institusi tersebut tidak terlepas dari manuver politik yang sedang terjadi.

“Ini organisasi tidak diawasi, komisi III DPR saja kelimpungan mengahadapi mereka padahal menggunakan alat setingkat angket. Lembaga ini dibuat berdasarkan UU, justru posisinya lebih tinggi dari lembaga yang diatur dalam konstitusi,” ucap Margarito.

Margarito berpandangan, situasi seperti ini dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan terus berulang. Apabila, hingga saat ini tidak ada keberanian untuk melakukan revisi terhadap ketentuan UU KPK.

“Sepertinya, kita akan berada dalam situasi ini, dimana korupsi akan tetap menggila dan penegakan hukum akan tertatih-tatih seperti ini,” ujar Margarito.

“Karena itu, kalau kita tidak dan rasanya memang berat (mau buat beres KPK) mulai dari perubahan UU, meski saya pesimis. Tanpa mengubah UU anda tidak akan bisa keluar dari situasi seperti saat ini,” tambahnya.

Bersamaan dengan itu, Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi (Kompak), Ahmad Hariri, mendesak KPK untuk berkerja berlandaskan pada acuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“KPK harus lepas dari kepentingan politik dan bertindak dengan tetap merujuk pada ketentuan aturan perundang-undangan berlaku,” tegas Hariri.

Kompak, lanjut Hariri, marasa khawatir jika kisruh ini dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu agenda pemberantasan korupsi di institusi anti rasuah tersebut.

“Karenanya, meminta supaya DPR, khususnya Komisi III untuk segera memanggil pimpinan KPK dalam rangka melakukan konfirmasi dan evaluasi kinerja serta penguatan system internal kedepannya,” tandas Hariri.

Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengatakan, kisruh di internal KPK harus segera diselesaikan.Komisi III DPR sebagai mitra kerja, diminta segera memanggil semua jajaran internal institusi anti rasuah tersebut.

“Jangan ajang ‘cakar-cakaran’ ini meluas. Karenanya, mulai dari komisioner, penyidik yang terbelah itu dipanggil untuk duduk bareng dan membahas apa persoalan sebenarnya,” saran Neta.

Neta berpandangan bahwa KPK kedepannya sangat memerlukan komisioner yang tegas. “Kita tidak bisa berharap banyak dari komisioner sekarang ini, tapi paling tidak komisi III harus memanggil, minimal untuk meredakan konflik di sana,” pungkas Neta. (RGR/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.