FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo tidak mempersoalkan sikap calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019, yang dilakukan KPU karena dianggap banyak kecurangan.
Bambang mengatakan, setiap warga negara berhak menyampaikan berbagai hal termasuk dugaan kecurangan pemilu legislatif maupun pilpres. Negara, lanjut dia, sudah menyiapkan saluran-saluran untuk menyampaikan dugaan adanya kecurangan secara legal atau official.
Bambang mengingatkan, bukti faktual sangat dibutuhkan ketika melakukan gugatan di pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK).
Karena itu, dia mengimbau pihak yang tidak puas nanti untuk melakukan gugatan ke MK dengan menyiapkan bukti-bukti faktual. “Itulah sistem hukum yang berjalan termasuk di negara kita,” ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/5).
Pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu mengatakan, kalau pilpres nanti tidak diakui, maka akan ada konsekuesinya. Salah satunya adalah berdampak juga pada hasil pileg.
Padahal, para partai pengusung kedua pasangan capres – cawapres udah melakukan pencapaian yang maksimal bagi caleg-calegnya.
Yang menjadi pertanyaan, lanjut Bamsoet, apakah nanti harus diadakan pemilu ulang untuk pilpres dan pileg.
“Apakah caleg-caleg mereka, kami semua yang sudah berdarah-darah kemarin ingin mengulang lagi? Kan itu pertanyaannya. Karena itu suatu paket atau kesatuan pileg dan pilpres yang diadakan langsung dalam satu hari,” kata dia.
Bambang mengajak semua pihak untuk berdewasa dalam berpolitik. Dia menegaskan, kalau memiliki bukti sah terjadi kecurangan ada saluran yang sudah disiapkan negara yakni MK.
“Sehingga kalau nanti ternyata benar dan dimenangkan, itu sudah langsung secara official dan legal, dialah yang ditunjuk sebagai pemenang,” ujar politikus Partai Golongan Karya, itu.
Menurut dia, kalau hanya pembentukan opini maka hanya akan menghasilkan kebisingan dan ketidaknyamanan masyarakat. Sekali lagi, Bamsoet mengimbau seluruh elite 01 dan 02 segeralah meredakan tensi politik. Dia menegaskan, dahulukan kepentingan bangsa yang lebih besar.
Belajar Kasus Romi, KPK Mulai Bidik Jual Beli Jabatan Rektor Kemenristekdikti
