Cek Variabel THR PNS, TNI, dan Polri


FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo mengklarifikasi kabar yang menyebut pembayaran THR PNS dan gaji ke-13 berpotensi molor.Dia menjelaskan, potensi tersebut disebabkan Pasal 10 Ayat 2 PP Nomor 35 dan 36 Tahun 2019, yang mengatur pencairan melalui Peraturan Daerah alias Perda.Namun pihaknya sudah bersurat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk melakukan revisi. Agar redaksi yang semula berbunyi “Peraturan Daerah” menjadi “Peraturan Kepala Daerah.

“Menteri PAN dan RB telah mengajukan Surat kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM, agar melakukan perbaikan revisi khusus,” ujarnya.

Dengan hanya melalui Peraturan Kepala Daerah, Hadi optimis pencairan THR bisa dilakukan tepat waktu. Sebab secara teknis, pembuatan Peraturan Kepala Daerah relebih lebih mudah dibandingkan Peraturan Daerah.

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan 58/2019, THR PNS diberikan paling cepat 10 hari sebelum lebaran. “Kalau enggak cair yo PNS gejolak pasti yah,” terangnya.

Kemendagri juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait petunjuk teknis pencairan THR. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, secara prinsip pihaknya sudah memberikan arahan untuk menyediakan alokasi THR pada Permendagri Nomor 38 tahun 2018 mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2019.Namun, jika alokasi yang disiapkan tidak cukup, maka bisa melakukan pengeluaran mendahului perubahan.

Komentar

Loading...