Sulsel Jadi Model Reformasi Birokrasi di Indonesia 

0 Komentar

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR–Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) memilih Sulsel sebagai rule model untuk reformasi birokrasi di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan pengurus Yayasan non provit di Makassar,  BaKTI; pengurus KSI, Perwakilan Bappenas, dan Konsul Jenderal Australia di Makassar Richard Mathews dengan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, Jumat, (17/5).

Ria Arief dari KSI menjelaskan, lembaganya yang telah bertahun-tahun melaksanakan program bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam bidang meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia dengan menggunakan riset, analis, dan bukti.

KSI yakin, dengan pengalaman mengubah birokrasi dan refolusi mental masyarakat Bantaeng, Prof HM Nurdin Abdullah memiliki kemampuan untuk mengubah birokrasi di Sulsel.

Menurut Ria Arief, tim mereka akan melakukan riset ke Bantaeng tentang perubahan drastis sistem birokrasi, pelayanan pemerintahan, dan sikap masyarakat.

Ria Arief optimistis bahwa pengalaman Prof HM Nurdin Abdullah memimpin Bantaeng 10 tahun menjadi modal besar untuk mengubah birokrasi di Sulsel ke arah yang mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan yang bermuara pada kemajuan ekonomi.

Bappenas berharap, jika Sulsel sukses menyederhanakan birokrasi, penyebabkan kultur bisa berkembang. Mesin ekonomi bergerak dipengaruhi oleh kinerja seluruh komponen dalam pemerintah dan masyarakat.

Menurut Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, dengan otonomi yang besar diberika kepada daerah, semua kebijakan ada di tangan bupati dan walikota.

“Seharusnya daerah berkembang dan masyarakat maju karena 90 peraen kebijakan di daerah,” katanya.

Pada kesempatan itu Nurdin Abdullah menjelaskan pengalamannya mengubah pola pikir birokrasi selama 10 tahun di Bantaeng.

Hampir semua kebijakan yang diterapkan di Bantaeng dan juga akan diterapkan di Sulsel harus ada kajian akademik. “PAD naik harus sebading dengan naiknya kesejahteraan masyarakatat,” ujarnya.

Jika perencanaan pembangunan dimulai dengan musrembang, menurut Nurdin Abdullah, pembangunan pasti berdasarkan kebutuhan masyarakat dan produknya akan dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pengalaman di Bantaeng, untuk meningkatkan kapasitas SDM, Nurdin Abdullah lebih banyak mengirim petani dan pedagang untuk belajar di daerah-daerah yang sudah maju.

Ekspor Langsung

Gubernur Ssulsel yakin, Sulsel ke depan akan maju pesat. Dunia usaha, jelasnya, bisa tumbuh pesat atas dorongan ekspor dari Pelabuhan Makassar Nowport langsung ke Eropa, Amerika, Asia Timur, yang sudah berjalan sejak November 2018.

“Ekspor langsung ini menjadi mimpi berpuluh-pukuh tahun oleh pelaku ekonomi di Indinesia Timur. Setelah dimulai November 2018, kini ekspor sudah 8.000 konteiner per bulan,” jelas Nurdin Abdullah.

Peningkatan ekspor yang luar biasa besarnya itu, katanya, didukung birokrasi perizinan yang semuanya dipermudah dan dilakukan satu pintu.

“Hambatan selama ini birokrasi perizinan yang lama. Sekarang, di pelabuhan Makassar perizinan satu pintu dengan tenggat waktu hitungan jam,” jelas Nurdin Abdullah.

Bupati Bantaeng 2008 – 2018 ini optimistis, kalau semua sektor bergerak, pengangguran dan kemiskinan dengan sendirinya berkurang.

Ke depan katanya, untuk menggerakkan perekonomian rakyat di Sulsel, pemerintah telah mendesain pembangunan sektor pariwisata, pengembangan kembali kakao di Luwu raya, penataan sektor pertanian untuk meningkatkan daya saing petani.(*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...