RS Negeri Ini (Masih) Salah Asuh

0 Komentar

Oleh: Irwandy (Ketua Departemen Rumah Sakit, FKM UNHAS)

Tulisan penulis dengan judul RS Negeri ini Salah Asuh pernah dimuat di Opini Harian FAJAR pada tanggal 11 September 2014 lalu, namun sayangnya hingga hari ini, sepertinya RS di negeri ini (masih) sakit.

Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai fenomena yang dihadapi oleh RS di sekitar kita saat ini. Kasus-kasus mengenai “bobroknya” pelayanan RS sangat sering kita dengar di tengah masyarakat, hingga yang terbaru saat ini mengenai berhentinya sebagian pelayanan di RSUD Jeneponto karena kasus tidak adanya obat-obatan. Hal ini seolah telah menjadi semacam penyakit menular di antara RS dan diprediksi ke depan jika tidak segera diantisipasi dengan baik, maka akan menjadi “wabah perumahsakitan” di Negeri ini.

Sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis dan telah dipublikasi pada berbagai Jurnal Ilmiah menemukan bahwa saat ini (rentang periode 2014-2017) terjadi fenomena menarik yakni menurunnya tingkat efisiensi dan produktivitas RS daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kenapa hal tersebut terjadi? Banyak faktor yang berkontribusi.

Kelembagaan
Dalam Undang-undang No.44 tahun 2009 tentang RS pada Pasal 7 ayat 3 disebutkan dengan jelas bahwa RS yang di didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Masalahnya hingga saat ini, masih banyak RS Daerah yang belum berstatus BLUD termasuk pada beberapa RS yang sering kita dengar terjadi permasalahan di dalamnya dan hal ini tentu saja pelanggaran terhadap perundang-undangan.

Mengapa bentuk kelembagaan ini menjadi penting di RS? Sederhana, dengan berstatus BLUD maka RS akan memiliki flesksibilitas yang tinggi dalam hal pengelolaan keuangan. Sehingga permasalahan-permasalahan panjangnya birokrasi seperti harus menyetor pendapatan ke Kas Daerah serta pencairan anggaran yang harus mengikuti birokrasi APBD dapat dipangkas. RS akan lebih fleksibel dalam melakukan pembelanjaan termasuk pembelian obat-obatan, pembayaran jasa, dan operasional lainnya. Hal ini menjadi sangat penting karena salah satu kunci keberhasilan pelayanan di RS adalah bagaimana RS dapat memiliki fleksibilitas dalam perputaran kas karena sifat pelayanan di RS yang sangat cepat dan dinamis.

Leadership
Salah satu kunci utama keberhasilan sebuah organisasi adalah Leadership. Hal ini juga menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan RS khususnya dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Para pimpinan di RS dituntut untuk memiliki jiwa entrepreneurship dan inovasi yang tinggi. RS saat ini tidak boleh lagi hanya mengantungkan pendapatan mereka hanya bersumber dari jasa layanan kesehatan yang mereka berikan. Mengingat kondisi sekarang yang sangat tidak menentu. Klaim pembayaran BPJS Kesehatan terkadang hanya Tuhan yang dapat mengetahui secara pasti kapan akan cair. Oleh karena itu, jiwa Entrepreneurship dan Inovasi di RS harus dikembangkan.

Budaya RS
Selanjutnya mulai saat ini seluruh staf RS harus menanamkan budaya sadar mutu dan biaya, kepatuhan penulisan resep sesuai formularium serta ketersediaan dan kepatuhan terhadap clinical pathway. Pola pembayaran kesehatan saat ini telah mengalami perubahan “radikal”. Dari pola pembayaran fee for services dimana sebelumnya seluruh tindakan yang diberikan kepada pasien akan dibayarkan, berubah menjadi pola pembayaran prospective payment system atau pembayaran paket layanan yang menuntut RS untuk efisien namun tidak mengorbankan mutu layanan karena dengan paket tersebut, cukup atau tidak cukup, RS yang menanggung. Belum lagi kembali masalah kapan cairnya, hanya Tuhan yang tahu secara pasti.

Sumber Daya Manusia
Secara internal, di era JKN saat ini kapasitas SDM RS sangat menentukan. Kecepatan atau kemampuan RS dalam menyelesaikan administrasi klaim ke BPJS Kesehatan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cepat tidaknya klaim RS terbayarkan. Kelengkapan pengisian rekam medis di rumah sakit biasanya menjadi salah satu faktor terbesar dalam sulitnya melakukan klaim pembayaran secara tepat waktu di RS. Selanjutnya yang harus menjadi perhatian adalah kemampuan para tenaga koders dan administrasi klaim di RS.

Pengawasan
Dalam rangka peningkatan mutu dan efisiensi layanan di RS peran pengawas RS juga harus diperhatikan. Secara internal harusnya saat ini di tingkat Provinsi, kita telah memiliki yang disebut Badan Pengawas RS, namun sayangnya hingga saat ini belum ada. Selanjutnya secara internal fungsi Dewan Pengawas RS dan Satuan Pengawas Internal RS harus lebih ditingkatkan. Selama ini kedua fungsi pengawas tersebut seolah terabaikan dan tidak berkinerja dengan baik karena hanya menjadi administrasi di atas kertas ketika akan melaksanakan proses akreditasi.

Peran Pemerintah
Yang terakhir, RS di negeri ini akan terus sakit jika pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah terkesan masih kurang perhatian terhadap perumahsakitan. Saat ini pemerintah seolah berpikir bahwa karena telah memperoleh pembayaran dari pasien maupun pihak ketiga seperti BPJS Kesehatan maka RS tidak perlu lagi dibantu dalam hal pembiayaan. Padahal dalam Undang-undang RS No. 44 Tahun 2009 telah diatur bahwa RS berhak mendapat subsidi/bantuan dari Pemerintah Daerah serta mendapatkan insentif pajak khususnya bagi RS Publik.

Kasus-kasus yang terjadi selama ini di rumah sakit daerah juga hendaknya dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah, bahwa memperbaiki kualitas tata kelola manajemen rumah sakit yang ada saat ini menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Karena rumah sakit tidak hanya sekadar membangun fisik semata namun jauh lebih dalam dari itu. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...