Ulama, Politisi, dan People Power

Sabtu, 18 Mei 2019 - 07:58 WIB
M. Qasim Mathar. (ist)

Oleh: M. Qasim Mathar

Ulama, dari bahasa Arab, artinya para ilmuwan. Bentuk mufrad (singuler)-nya ialah alim, artinya seorang ilmuwan. Setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, kata “ulama” dipakai, baik untuk menyatakan satu orang maupun banyak ulama. Bahkan biasa juga ada yang menulis, “para ulama” atau “ulama-ulama” meskipun kata “ulama” sudah menunjukkan banyak (lebih dari satu orang). Biasalah, nasib sebuah kata yang terserap ke bahasa yang lain, muatan maknanya bisa persis sama dengan bahasa asalnya; bisa juga lebih menyempit atau meluas dari bahasa asalnya.

Jika merujuk kepada Alquran, ulama yang dimaksud adalah mereka yang senantiasa mengamati fenomena dan kejadian alam semesta, serta mengamati fenomena kehidupan manusia dan makhluk bernyawa lainnya. Dengan keilmuannya itu, mereka tergolong manusia yang takut kepada Allah. Dengan demikian, ulama yang dimaksud oleh Alquran ialah mereka yang berpengetahuan yang amat luas dan dengan pengetahuannya itu menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah, yang tampak pada sikap takutnya kepada Allah.

Siapa pun yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan sikap takut yang demikian, itulah ulama, apapun bidang keilmuannya. Itulah ulama yang digambarkan Alquran dalam surat Fathir/35 ayat 27 dan 28. Sebaliknya, keulamaan seseorang menjadi luntur jika pada dirinya tidak tercermin makna ulama sebagai yang digambarkan oleh ayat Alquran tersebut.

Adapun politisi atau politikus adalah orang yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peran, fungsi dan posisi di dalam kekuasaan, pemerintahan, dan urusan publik. Orang yang demikian disebut juga sebagai orang yang terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis. Seperti bidang lainnya, politisi yang baik memiliki ilmu politik dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya yang mumpuni dan melakukan kegiatan politik praktis dengan tetap berpijak pada ilmunya itu.

Karena berbagai tantangan dan godaan, di dalam aktivitas politiknya, politisi bisa melanggar hal yang baik yang ditunjuk oleh ilmunya, dan melaksanakan hal yang buruk yang dilarang oleh ilmunya. Karenanya, dikenal sebutan “politisi busuk”. “Politisi busuk” setara dengan “ulama buruk”. Tidak jarang kepada keduanya, ulama dan politisi yang demikian, dilekatkan merek “gadungan”.

“Ulama” dan “politisi” gadungan adalah mereka yang tidak jelas keulamaannya dan kepolitisiannya. Tak jelas, ulama atau politisi? Politisi atau ulama? Bercampur tidak keruan. Sifat “ulama buruk” dan “politisi busuk” terlihat pada dirinya sebagai ulama yang politisi, atau, politisi yang ulama.

Disebut gadungan karena keserakahannya kepada kekuasaan yang meluap-luap, mengundang tanya, benarkah kekuasaan yang diraih kelak akan dipakai untuk mempertahankan eksistensi bentuk dan ideologi bangsa dan negara? Atau, ada yang lain, sehingga kekuasaan perlu direbut? Kalau perlu dengan people power, dengan menegasikan (menolak/tidak mengakui) semua proses pemilu dan hasilnya.

Saya percaya, kedua capres, Jokowi dan Prabowo, serta tokoh bangsa lainnya, tidak akan merusak kenegarawanan, kesetiaan dan jasa besar mereka terhadap negara, dengan ikut dalam people power yang akan dinilai sejarah sebagai pelanggaran konstitusi. Yang saya percaya adalah, “ulama” dan “politisi” gadungan pasti bersemangat untuk mendompleng dalam people power karena punya keinginan tersembunyi, yang sesungguhnya tidak sejalan dengan jatidiri Jokowi dan Prabowo, serta tokoh bangsa lainnya. (*)