22-5-2019

Senin, 20 Mei 2019 - 07:55 WIB

Oleh: Aidir Amin Daud

Inilah tanggal yang cukup fenomenal belakangan ini. Resminya KPU akan melakukan rekapitulasi akhir dan penetapan capres dan cawapres terpilih dalam Pemilu 2019. Penetapan dilakukan setelah KPU melakukan proses penghitungan suara secara berjenjang. Rekapitulasi berjenjang dilakukan sejak tingkat kecamatan.

Sebelumnya jajaran KPU melakukan pemungutan suara pada Rabu 17 April di 809.563 TPS yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Sesudah pemungutan suara hingga esoknya 18 April dilakukan penghitungan suara di 800 ribu TPS yang ada di 7.200 kecamatan, 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi.
Adapun proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan mulai dari surat suara untuk pilpres, DPR RI, DPD, DPRD provinsi lalu DPRD kabupaten/kota.
***

Dalam rekapitulasi berjenjang itulah, KPU melakukan input data ke sistem penghitungan suara (Situng)-nya. Sesuatu yang menimbulkan protes kalangan tim Capres-Cawapres 02. Pada akhirnya KPU dinyatakan melanggar oleh Bawaslu RI terkait prosedur dalam melakukan input data ke Situng. Tak hanya soal Situng, KPU juga dinyatakan melanggar prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei.

Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menyatakan KPU telah melanggar prosedur dalam melakukan input data ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). KPU diperintahkan melakukan perbaikan namun Capres-Cawapres 02 menyatakan ketidakpuasaan mereka dengan menyatakan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Bawaslu sendiri memutuskan petugas sejak tingkatan KPPS juga telah melakukan kekeliruan dalam mengisi formulir C1.
***

Kontroversi soal hitung-menghitung angka perolehan pasangan Capres-Cawapres inilah yang membuat tanggal 22 Mei 2019 menjadi penting dan “menarik” perhatian banyak orang. Bermula adanya protes dan ketidaksamaan hasil penghitungan. Kemudian ancaman people-power yang kemudian berubah menjadi aksi kedaulatan rakyat.

Beberapa orang telah dinyatakan sebagai tersangka makar. Pihak pengamanan telah mengumumkan pengerahan ratusan ribu personel Polri/TNI. Apa sesungguhnya yang akan terjadi? Kita tentu harus menunggu sampai hari Rabu, 22 Mei 2019 nanti.

Kita berharap aksi kedaulatan rakyat atau pun protes terhadap keputusan rekapitulasi KPU — akan berjalan dengan damai dan tertib. Kita berharap aparat yang begitu banyak, hanya akan hadir untuk membantu melancarkan aktivitas damai yang ada dan mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Semuanya dalam atmosfer yang damai dan berakhir dengan rekonsiliasi nasional yang makin mempererat persatuan kita sebagai satu bangsa yang majemuk.

NKRI adalah harga mati di atas begitu banyak perbedaan pendapat dan ketidakpuasaan. Kita selesaikan dengan jalur yang konstitusional. Kita berharap momentum kekhawatiran banyak pihak di tanggal 22 Mei 2019 tidak terbukti adanya. Saatnya kita menyerukan kepada elite politik, agamawan, kalangan intelektual, dan berbagai stakeholder lainnya untuk menyuguhkan narasi di publik yang menyejukkan dengan menghindari narasi provokatif dan agitatif. Biarlah sejarah mencatat 22-05-2019 sebagai momentum yang baik bagi bangsa ini.**