Fraksi PDIP Minta Golkar Tak Asal Mengusul Hak Angket

Senin, 20 Mei 2019 - 10:16 WIB
Gubernur Sulsel Prof Dr Nurdin Abdullah bersama Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman.

Kadir Bilang Lanjut Terus

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Hak angket masih bergulir di DPRD Sulsel. Masih sama seperti pekan lalu. Tidak ada perkembangan.

Beberapa anggota DPRD Sulsel memang sudah menandatangani dukungan hak angket. 25 orang ini berasal dari beberapa fraksi. Tetapi, beberapa fraksi dari partai pendukung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman masih melobi.
Sikap pasang badan agar hak angket tidak dilakukan fraksi pendukung cagub kalah di Pilgub lalu, mereka lakukan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Rudi Peter Goni menilai hak angket belum diperlukan. Persoalan yang ada, kata dia, dapat diselesaikan dengan berkoorfinasi. Masih bisa dibicarakan baik-baik antara legislatif dan eksekutif.

Di satu sisi, ia tetap menghargai legislator lainnya yang menginginkan hak angket. “Tetapi, mari bangun komunikasi yang baik dengan gubernur dan wagub,” pintanya.

Alasan untuk itu, kata diakuinya, cukup mendasar. Di mana Kemendagri sudah turun tangan. Rekomendasi pun sudah diterbitkan. “Sampai saat usulan hak angket sudah memenuhi jumlah pengusul. Tetapi, substansinya masih perlu didiskusikan,” ujarnya.

Hak angket, idealnya dilaksanakan untuk menelisik pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal strategis dan berdampak luas pada masyarakat, bangsa, dan bernegara. Sesuai undang-undang berlaku.

Karena itu, ia berharap jangan sekadar asal mengusulkan hak angket. “Diperjelas dahulu, yang mana dibutuhkan untuk hak angket. Pandangan kami, hak-hak dewan itu penting , tetapi penggunaannya perlu kehati-hatian dan tepat sasaran,” bebernya.

Selama ini Eksekutif dan Legislatif di Sulsel menurutnya, mampu menyelesaikan semua persoalan dan dinamika dengan baik. Perlu dipikirkan dengan matang kebaikan dan hal lain dalam melaksanakan hak angket ini .

“Walau kami juga memahami perasaan teman-teman DPRD Sulsel, tentu untuk kebaikan, pasti itu. Tapi mari tunda penggunaan hak angket . Kita gunakan jalur rapat rapat koordinasi, mulai komisi maupun rapat pimpinan,” imbuhnya

Ketua Fraksi Partai Golkar, Kadir Halid, mengatakan, pelantikan kembali terhadap pejabat tak bisa menyelesaikan persoalan, untuk menghentikan penggunaan hak angket. Itu tak ada kaitannya.

Menurutnya, dualisme kepemimpinan lah yang menjadi persoalan pokok utama, sehingga dipandang perlu untuk menggunakan hak angket sebagai upaya melakukan penyelidikan lebih lanjuta.

“Tidak ada urusannya itu (pelantikan pejabat), kita lanjut terus. Jadi masalahnya bukan dipelantikan, tetapi terjadi dualisme kepemimpinan,” katanya.

SMPN 1 Bantaeng Agendakan Reuni Akbar Pertama

Kadir menilai, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, tak harmonis dalam menjalankan pemerintahan. “Sudah banyak persoalan yang terjadi,” jelasnya. (ans/abg)