Kemenkumham Sulbar Harmonisasi 13 Ranperda Majene

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAMUJU–Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulbar, Harun Sulianto menyampaikan salah satu fungsi Kanwil Kemenkumham adalah memfasilitasi perancangan produk hukum daerah, dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.

“Dalam hal fasilitasi perancangan produk hukum daerah, Kanwil Kumham berperan dalam penyusunan naskah akademik, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan harmonisasi produk hukum daerah,” kata Harun, siang tadi.

Sekadar diketahui, saat ini, Tim Kanwil Kumham Sulbar melaksanakan rapat harmonisasi untuk pembuatan 13 Ranperda di Kabupaten Majene, di Ruang Rapat Seno Aji Kanwil setempat. Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus, Hariadi.

“Semoga analisis konsepsi yang telah dibahas dan telah diplenokan perancang kami, telah memenuhi standar teknik penyusunan maupun substansi sehingga akan melahirkan konsep harmonisasi dalam rapat tim sekarang ini,” pinta Harun.

Ke-13 Ranperda yang diharmonisasi tersebut yakni Analisis Dampak Lalu Lintas, perubahan perda PDAM, IMB, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Retribusi Pasar, RPMJ, BPD, Pemilihan Kepala Desa, Penanggulangan Bencana Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene kepada PDAM, Perangkat Desa, tentang RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang.

Sulsel Segera Hadirkan Supermarket Khusus Petani di 24 Daerah

Turut hadir dalam pembahasan tersebut yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Sri Yuliani, Divisi Administrasi Jusman, Kepala Divisi Keimigrasian Silvester Sililaba, Kabid Hukum Andi Hermin, dan Kabag Hukum Pemkab Majene, Fauzan. (hms)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment