Akbar Faizal: Bupati Jangan Mau Berkuasa Sendiri, Ikuti Aturan Main

0 Komentar

Soal Pengisian Jabatan Wakil Bupati Barru dan Soppeng

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Sengkarut kekosongan jabatan wakil bupati Barru dan Soppeng makin berkepanjangan. Di Barru, kekosongan itu sudah terjadi sejak akhir 2017. Sementara di Soppeng telah terjadi sejak September 2018.

Padahal, akibat kekosongan ini, masyarakatlah yang menjadi korban karena proses pembangunan dan roda pemerintahan menjadi tidak optimal, karena seorang bupati jelas tidak bisa mengemban tanggung jawab berat sebagai kepala daerah seorang diri. Lebih jauh lagi, bupati kedua kabupaten ini secara sengaja “menolak” kehadiran wakil bupati.

Sesuai aturan main yakni UU Pilkada, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil bupati dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari parpol atau gabungan parpol pengusung. Namun dalam kenyataannya, ini menjadi sulit karena proses politiknya bisa terjadi tarik ulur dan justru disengaja terutama oleh Bupati. Terlebih jika kekuasaan Bupati ini sangat kuat dan mampu meredam parpol-parpol yang ada di daerahnya seperti yang terjadi di Soppeng dan Barru.

“Parpol dan DPRD salah kaprah selama ini yang mengatakan bahwa pengisian jabatan wakil bupati yang kosong itu harus mendapatkan persetujuan Bupati. Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bupati tidak punya kewenangan lagi untuk mengusulkan nama calon wakil bupati,” kata Akbar Faizal.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf F dalam UU 23/2014, kepala daerah memang berwenang mengusulkan wakil kepala daerah. Namun, Pasal itu sudah dihapus melalui UU 9/2015. Sekarang, bola ada ditangan DPRD dimana aturan mainnya diatur melalui PP 12/2018 yang mengamanatkan pemilihan wakil kepala daerah, wakil bupati dan wakil walikota. Aturan ini juga termaktub pada UU Pilkada bahwa pengisian tersebut merupakan kewenangan DPRD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Akbar Faizal mengatakan terlihat upaya yang sistematis dari kedua bupati ini ingin berkuasa sendiri dan tak mau berbagi dengan wakilnya sesuai dengan aturan yang berlaku. “Di Soppeng dan Barru itu Bupatinya sudah seperti Raja saja dan merasa bisa melakukan apa saja,” kata Akbar Faizal.

Dampak lain dari pembiaran jabatan Wakil Bupati yang kosong ini, kata Akbar, adalah terjadinya friksi antar partai. Terutama karena masing-masing Parpol pengusung saat Pilkada lalu merasa memiliki andil dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah dan merasa masing-masing berhak atas jabatan Wakil Bupati. Ujung-ujungnya yang mungkin terjadi adalah politik dagang sapi dan transaksional.

“Dan pada situasi ini Bupati memainkan kartunya untuk menancapkan kekuasaannya lebih dalam lagi,” kata Akbar.

Namun hal yang tak kalah berbahayanya menurut Akbar Faizal adalah potensi kesewenangan (abuse of power) Kepala Daerah dengan memanfaatkan Kekosongan Kekuasaan (vacum of power) Wakil Kepala Daerah. “Tanpa Wakil Bupati, mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tidak ada. Dengan kosongnya jabatan wakil, Bupati lebih mudah mengeksploitasi suprastruktur perangkat daerah untuk kepentingan politik praktis.

Jokowi-Ma’ruf Pidato Kemenangan di Pinggiran Rel

Lain halnya jika Wakil Bupati tersedia, maka dengan dukungan kekuatan partai politik yang berada di belakangnya dapat menjadi penyeimbang”, tukas Akbar Faizal. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment