Akbar Faizal: Bupati Jangan Mau Berkuasa Sendiri, Ikuti Aturan Main

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal

Soal Pengisian Jabatan Wakil Bupati Barru dan Soppeng

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Sengkarut kekosongan jabatan wakil bupati Barru dan Soppeng makin berkepanjangan. Di Barru, kekosongan itu sudah terjadi sejak akhir 2017. Sementara di Soppeng telah terjadi sejak September 2018.Padahal, akibat kekosongan ini, masyarakatlah yang menjadi korban karena proses pembangunan dan roda pemerintahan menjadi tidak optimal, karena seorang bupati jelas tidak bisa mengemban tanggung jawab berat sebagai kepala daerah seorang diri. Lebih jauh lagi, bupati kedua kabupaten ini secara sengaja “menolak” kehadiran wakil bupati.Sesuai aturan main yakni UU Pilkada, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil bupati dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari parpol atau gabungan parpol pengusung. Namun dalam kenyataannya, ini menjadi sulit karena proses politiknya bisa terjadi tarik ulur dan justru disengaja terutama oleh Bupati. Terlebih jika kekuasaan Bupati ini sangat kuat dan mampu meredam parpol-parpol yang ada di daerahnya seperti yang terjadi di Soppeng dan Barru.

“Parpol dan DPRD salah kaprah selama ini yang mengatakan bahwa pengisian jabatan wakil bupati yang kosong itu harus mendapatkan persetujuan Bupati. Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bupati tidak punya kewenangan lagi untuk mengusulkan nama calon wakil bupati,” kata Akbar Faizal.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf F dalam UU 23/2014, kepala daerah memang berwenang mengusulkan wakil kepala daerah. Namun, Pasal itu sudah dihapus melalui UU 9/2015. Sekarang, bola ada ditangan DPRD dimana aturan mainnya diatur melalui PP 12/2018 yang mengamanatkan pemilihan wakil kepala daerah, wakil bupati dan wakil walikota. Aturan ini juga termaktub pada UU Pilkada bahwa pengisian tersebut merupakan kewenangan DPRD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Komentar

Loading...