Dinamika Demokrasi Pasca-Pilpres


Oleh: Andi  Haris (Dosen Fisip Unhas)Pemilihan umum serentak termasuk Pileg dan Pilpres 2019 telah selesai. Kini warga pemilih menanti hasil perhitungan suara secara resmi di umumkan KPU yang rencananya pada 22 Mei 2019.Memang begitu banyak fenomena yang muncul pasca dihelatnya pemilu 2019. umpamanya saja, mulai dari adanya caleg yang gagal mengalami stres, ratusan petugas KPPS yang meninggal dan ribuan lainnya sakit akibat kelelahan dan penyakit sampai pada munculnya kontroversi terhadap hasil quick count lembaga survei.Walaupun di sana-sini telah muncul spekulasi yang memprediksi bakal dilakukannya rekonsiliasi di antara para Capres dan koalisi partai politik pendukungnya, namun ada juga yang memperkirakan jika bisa saja hasil pilpres 2019 berakhir disengketa pilpres kalau ada saja pihak yang merasa kurang puas terhadap hasil pengumuman yang dirilis KPU.Sebenarnya, masalah perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi. Yang penting, perbedaan ini tidak menimbulkan disintegrasi politik sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga dengan baik. Itulah sebabnya, mengapa prinsip jujur adil itu sangat penting dalam sebuah proses pemilihan pejabat publik. Tentu saja, prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin terimpelemtasinya proses demokratisasi politik dalam arti substansial dan tidak hanya bersifat prosedural semata.Sebaliknya, proses politik yang tidak berlangsung secara demokratis justru menjadi pemicu munculnya keresahan sosial, protes dan unjuk rasa sehingga hal ini berdampak pada terjadinya konflik di antara elite politik dan kekerasan politik. Fenomena seperti ini telah banyak ditemui diberbagai negara dan bahkan ada di antara negara tersebut mengalami kudeta sebagai konsekuensi logis dari munculnya ketidakpuasan di kalangan warga negara terhadap perilaku politik elite penguasa.Karena itu, implementasi  nilai demokratis dalam suatu sistem politik tidak hanya memberi kebebasan bagi setiap warga negara untuk memanfaatkan hak politiknya melainkan mereka juga dapat meningkatkan partisipasi politiknya dengan harapan proses demokratisasi dibidang sosial ekonomi dapat terealisasi. Pasalnya, apa yang menjadi agenda politik dari masing-masing Capres jelas diorientasikan pada terpenuhinya kebutuhan rakyat baik itu terkait dengan masalah pendidikan, pangan, lapangan kerja, kesehatan dan berbagai kebutuhan hidup lainnya.Selain itu, salah satu bagian dari komponen demokrasi yang kerap kali bergerak secara dinamis yaitu adanya kelompok tertentu yang pada awalnya merupakan salah satu koalisi dari sebuah partai politik lalu akan berpindah ke koalisi partai politik lain yang dinilainya bisa memberi akses terhadap kekuasaan. Dengan demikian, mungkin memang ada benarnya juga jika acapkali kita mendengar apa yang disampaikan oleh banyak orang jika dalam politik itu sepertinya tidak ada yang langgeng sifatnya melainkan semuanya akan mengalami perubahan dan ini sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.Misalnya saja, bisa jadi untuk saat ini sebuah partai politik berkoalisi dalam menghadapi suatu pertarungan politik dengan mengusung seorang calon pemimpin tetapi dalam periode berikutnya ada kemungkinan partai dalam koalisi itu akan terpecah dan berkoalisi dengan partai lain.Tentu kita tidak mengharapkan terjadinya gesekan dan benturan di antara partai politik yang ada, sebab bagaimana pun juga secara normatif partai politik memiliki tujuan dan orientasi yang sama seperti melakukan rekrutmen politik, sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan, menjadi wadah komunikasi, sosialisasi dan partisipasi politik bagi setiap warga negara serta dapat pula berfungsi sebagai sarana dalam meredam konflik.Oleh sebab itu, semua perbedaan yang ada di antara partai politik yang ikut bertarung dalam sebuah pentas politik sebaiknya disikapi secara bijaksana dengan tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Sehingga keinginan untuk membangun sistem politik demokratis dan menjaga integrasi politik nasional bisa tercapai.  (*)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...