Jaringan Islam Nusantara Dukung Penuh KPU


FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para ulama dan santri yang tergabung dalam Jaringan Islam Kebangsaan (JIK), memberikan dukungan morel kepada Komisi Pemilihan Umum agar menjalankan tugasnya hingga selesai sesuai aturan yang berlaku.

“KPU sama dengan ulil amri dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang harus ditaati dan dihormati,” ujar koordinator JIK, Irfaan Sanoesi.

Sebagai ungkapan dukungan, JIK juga telah melakukan aksi memenuhi Tugu Proklamasi akhir pekan kemarin, menyuarakan dukungan ke KPU, doa bersama untuk menjaga persaudaraan dan persatuan.”KPU telah bekerja luar biasa keras mewujudkan kedaulatan rakyat lewat pemilihan umum. Rakyat datang ke TPS adalah wujud people power sebenarnya. Sebaiknya kita apresiasi dan memberikan penghargaan tertinggi bagi pahlawan demokrasi yang gugur di hari pencoblosan,” lanjut Irfaan.Karena itu menurut Irfaan, pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu karena terdapat kecurangan, seharusnya menyelesaikannya melalui jalur yang konstitusional. Sudah tersedia lembaga-lembaga yang menangani soal pemilu mulai dari bawaslu, DKPP, hingga Mahkamah Konstitusi (MK).”Jika menemukan kecurangan tempuhlah jalur yang konstitusional dan diatur oleh undang-undang, karena negara kita adalah negara hukum. Kami menolak segala bentuk aksi inkonstitusional yang bisa mendatangkan mudharat bagi negeri ini,” ujar Irfaan.Hal senada diungkapkan KH. Kurtubi, Dewan Syuriah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu’taborah (JATMI) Jakarta Timur yang mengatakan bahwa people power itu sudah dilaksanakan ketika 17 April silam. Sebaiknya semua pihak menahan diri dan tidak memprovokasi masyarakat dengan isu-isu yang provokatif dan menimbulkan perpecahan di akar rumput.

“Ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang terbelah karena perbedaan sikap politik, menjadi benih perpecahan yg harus dihentikan,” kata KH. Kurtubi.

KH. Sulaeman, Tanfidz JATMI Jakarta Timur mengemukakan bahwa people power yang sekarang dibungkus dengan nama Gerakan Kedaulatan Rakyat yang digaungkan tokoh-tokoh tertentu merupakan bentuk delegitimasi dan sikap tidak percaya terhadap KPU.

Komentar

Loading...