Jelang 22 Mei

Selasa, 21 Mei 2019 - 08:34 WIB
Nurul Ilmi Idrus. (ist)

Oleh: Nurul Ilmi Idrus

BEBERAPA minggu terakhir pasca-Pilpres 17 April 2019, kegaduhan yang diharapkan berakhir atau paling tidak semakin melemah ternyata makin menjadi-jadi. Jika sebelum Pilpres kegaduhan berkaitan dengan bagaimana mengunggulkan pilihan antara presiden atau calon presiden, maka setelahnya yang menjadi sumber kegaduhan adalah siapa pemenangnya.

Kegaduhan dimulai dari quick count dan penegasan kemenangan melalui media yang begitu kental. Ketika pasangan 01 mengumumkan bahwa berdasarkan quick count pasangan tersebut unggul meski menunggu hasil perhitungan KPU, wajah mereka yang turut dalam jumpa pers tersebut tidak ada yang mengindikasikan kebahagiaan, bahkan justru menunjukkan wajah-wajah muram sebagaimana kemuraman wajah para peserta nonton bareng hasil quick count kubu pasangan 01. Berdasarkan hasil quick count, saya memberikan ucapan selamat kepada pasangan yang “menang”, tapi disertai pertanyaan besar, ada apa gerangan yang terjadi, sehingga mereka begitu bermuram durja?

Ini diikuti dengan berbagai bukti kecurangan yang disuarakan oleh masyarakat di berbagai daerah, terutama oleh mereka yang secara nyata kehilangan suara. Tapi ini dianggap biasa saja, dan bahwa di setiap pemilu selalu ada saja kecurangan. Artinya kecurangan pemilu adalah sesuatu yang dilegitimasi. Tak heran jika pembentukan Tim Pencari Fakta ditolak.

Yang memiriskan adalah ada ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia, belum termasuk ribuan yang terbaring sakit. Adakah kekhawatiran atas kejadian itu? Bukannya kematian ratusan orang harusnya dipertanyakan, tapi kenapa dokter yang mempertanyakannya justru ditersangkakan. Sang caleg gagal—Adian Napitupulu—sampai berbusa-busa berkilah untuk menutupi poin utama perdebatan. Pertanyaan besarnya, kenapa otopsi diabaikan, bahkan ditakutkan?

Semakin mendekati hari pengumuman KPU, suasana semakin gaduh, gaduh yang dikonstruksi sedemikian rupa untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Ancaman datang silih berganti. Ada tim yang terdiri dari akademisi yang dibentuk untuk memantau siapapun yang dianggap membahayakan. Ini ibarat kaum intelektual yang dibayar untuk memata-matai rakyat.

Ada yang siap meminjamkan ratusan anjing untuk menghalau peserta aksi, yang diamini oleh para pendukungnya dengan ujaran “hajar, sikat”, dan semacamnya. Saya membayangkan apakah kata serupa masih dapat diucapkannya jika ada anggota keluarganya yang diperlakukan demikian. Ada juga yang menghina dengan menawarkan rica anjing dan babi untuk bekal buka puasa bagi yang akan melakukan aksi. Orang yang biasanya adem ayem, sejak Pilpres berubah menjadi pengumpat, pencela, dan yang maha benar.

Ada people power pada Pilpres 2014, Suharto dan Gus Dur dilengserkan juga karena people power, kali ini seakan barang haram. Jangankan melakukannya, mengucapkannya-pun sudah menjadi incaran karena gerakan people power dianggap sebagai makar, dan karenanya siapapun yang melakukannya harus ditangkap. Oh dear!