KPK Indentifikais Rp100 Miliar Kerugian Negara di Kementerian KKP

3 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi nilai kerugian negara, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasar identifikasi sementara, lembaga antirasuah menduga kasus ini merugikan keuangan negara lebih dari Rp100 miliar.

“Dalam kasus ini kerugian keuangan negaranya juga sangat besar ya. Dari identifikasi yang sudah dilakukan ini lebih dari Rp100 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/5) malam.

KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan kapal. Namun, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo ini belum mengumumkan secara resmi mengenai perkara maupun pihak-pihak yang sudah menyandang status tersangka.

Oleh karena itu, KPK perlu mendalami menangani kasus yang diduga membelit pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sehingga tim penyidik terus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin untuk memperkuat hasil penyidikan.

“Kami harus sangat cermat dan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin dan sekuat mungkin,” tegas Febri.

Dalam proses pengumpulan bukti tersebut, tim penyidik telah menggeledah setidaknya lima lokasi sejak Kamis (16/5) hingga Senin (20/5). Pada Kamis, tim penyidik menggeledah kantor Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada keesokan harinya atau Jumat (17/5), tim penyidik menggeledah kantor PT Daya Radar Utama di Tanjung Priok, Jakarta. Sementara pada Senin (20/5), tim penyidik menggeledah dua rumah milik dua direksi PT Daya Radar Utama dan satu rumah lainnya milik pejabat KKP. Ketiga rumah itu masing-masing berlokasi di Menteng, Grogol dan Bekasi.

KPU Menangkan Jokowi-Ma’ruf, BPN Prabowo-Sandi Belum Terima

Dari penggeledahan di sejumlah lokasi itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Dokumen dan barang bukti elektronik berupa hard disk, compact disk, dan lainnya itu terkait dengan pengadaan kapal.

“Nanti hasil penggeledahan itu akan dipelajari lebih lanjut,” jelas Febri. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...