MK Tolak Uji Materi UU Ormas yang Diajukan GNPF MUI

Selasa, 21 Mei 2019 - 12:50 WIB
Sesuai dengan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi (MK) dijadikan tempat untuk menyidangkan sengketa pemilu yang ada. (Jpnn/JPG

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-undang Ormas, yang diajukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI). MK menilai gugatan yang diajukan tidak berlandasan hukum.

“Mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Konstitusi, Anwar Usman, saat membacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

Permohonan uji materi UU No 16/2017 tentang ormas ini diajukan GNPF MUI diajukan pada Desember 2018 lalu. Pasal yang digugat GNPF MUI adalah Pasal 1 angka 6 sampai 21, Pasal 59 ayat 4 huruf C, Pasal 62 ayat 3, Pasal 80 A dan Pasal 82 ayat 1 dan 2.

GNPF menilai pasal 1 angka 6 sampai 21 UU Ormas bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3 UU 1945. Yaitu berkaitan dengan prosedural sanksi bagi ormas.

Terkait Pasal 62 Ayat 3 dan Pasal 80 A. GNPF menganggap pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan dapat mengakibatkan potensi adanya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Pasal 82 A ayat 1 dan 2 terkait sanksi pidana juga menjadi poin ajuan dalam uji materi.

Polisi Tarik SPDP Kasus Makar Eggi dengan Terlapor Prabowo Subianto

“Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan, dalil para pemohon perihal inkonstitusionalitas pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum,” ucap Ketua MK ini. (jp)