Capres Tak Bisa Dipidana, SPDP Prabowo Bukti Polisi Jadi Alat Kekuasaan


FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Prabowo Subianto yang kemudian ditarik kembali. Padahal, sebagai calon presiden, Prabowo tak bisa dipidanakan. Ini membuktikan Polri menjadi alat kekuasaan.SPDP kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana beredar di media sosial, Selasa (21/5/2019). Dalam SPDP tertanggal 17 Mei 2019 itu, disebutkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya mulai menyidik kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana yang dilakukan bersama terlapor lainnya, di antaranya Prabowo Subianto.”Diberitahukan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 telah dimulai penyidikan yang diduga perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan/atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan atau yang tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, diketahui terjadi pada tanggal 17 April 2019 di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan/atau tempat lainnya dengan tersangka DR H Eggi Sudjana, yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan terlapor lainnya,” tulisan dalam surat SPDP yang diterima pada Selasa (21/5) di mana Prabowo juga dicantumkan sebagai terlapor.

Komentar

Loading...