Capres Tak Bisa Dipidana, SPDP Prabowo Bukti Polisi Jadi Alat Kekuasaan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Prabowo Subianto yang kemudian ditarik kembali. Padahal, sebagai calon presiden, Prabowo tak bisa dipidanakan. Ini membuktikan Polri menjadi alat kekuasaan.

SPDP kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana beredar di media sosial, Selasa (21/5/2019). Dalam SPDP tertanggal 17 Mei 2019 itu, disebutkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya mulai menyidik kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana yang dilakukan bersama terlapor lainnya, di antaranya Prabowo Subianto.

“Diberitahukan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 telah dimulai penyidikan yang diduga perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan/atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan atau yang tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, diketahui terjadi pada tanggal 17 April 2019 di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan/atau tempat lainnya dengan tersangka DR H Eggi Sudjana, yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan terlapor lainnya,” tulisan dalam surat SPDP yang diterima pada Selasa (21/5) di mana Prabowo juga dicantumkan sebagai terlapor.

Namun, ketika ramai diberitakan, Polda Metro Jaya menarik SPDP tersebut dengan alasan belum saatnya diterbitkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan SPDP yang dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu, belum saatnya diterbitkan. Sebab, masih perlu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.

“Kami belum melakukan penyelidikan asal mulanya, yakni keterangan para tersangka (kasus makar), itu masih diproses di deputi yang lain, makanya SPDP itu kita tarik,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (21/5).

Argo mengatakan SPDP tersebut muncul dari keterangan tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma saat diperiksa.

“Artinya itu hanya kata dari para tersangka yang menyebut nama. Jadi kita perlu lakukan penyelidikan terlebih dahulu keterangan tersebut. Maka SPDP yang ada tersebut kita tarik. Atau belum waktunya atau tidak saatnya dan tidak perlu memberi SPDP saat ini,” ucap Argo.

Argo menyampaikan penyidik masih perlu melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai keterangan Eggi dan Lieus itu dengan melakukan cek silang keterangan mereka dengan alat bukti lain.

Baca Juga: Polisi Tarik SPDP Kasus Makar Eggi dengan Terlapor Prabowo Subianto

“Namun yang ditarik SPDP-nya Pak Prabowo saja, yang lain tetap dalam proses,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan ucapan Prabowo Subianto tidak bisa dipidana. Berdasarkan Undang-Undang, calon presiden tak dapat dipidanakan.

“Pak Prabowo sebagai calon presiden itu dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak bisa dipidana atas ucapannya,” kata Rosiade.

Andre menegaskan selama ini, Prabowo tidak pernah mengucapkan atau melakukan tindakan yang mengarah makar atau mengancam keamanan negara.

Berbeda dengan Andre, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon justru melihat ketidakprofesionalan Polri. Selain itu, dia menilai Polri sudah menjadi alat kekuasaan penguasa.

“Ini menunjukkan ketidakprofesionalan. Kan sangat jelas apa namanya kalau tidak profesional,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan.

Selama ini, ucapan Prabowo Subainto selalu berdasarkan konstitusi. Jadi, sangat jelas SPDP itu mengada-ada.

“Saya kira itu omong kosong lah ya. Jangan mengada-ada apalagi kalau ada orang laporan langsung dipanggil,” ungkapnya.

Menurutnya, atas kejadian ini, sangat jelas bila polisi menjadi alat kekuasaan. Padahal, seharusnya polisi adalah salah satu pilar penegakan hukum.

“Kita ini berbagai ras keberagaman yang menyatukan, salah satunya di dalam konstitusi kita, di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Tapi kalau hukum itu hanya untuk penguasa, saya kira itu sangat berbahaya,” ucapnya. (FIN)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...