Kanwil Kemenkumham Sulbar Deklarasi Wilayah Bebas Korupsi

Rabu, 22 Mei 2019 - 10:18 WIB

FAJAR.CO.ID, MAMUJU — Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar dan Kantor Imigrasi Mamuju melakukan pencanangan dan penandatanganan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Selasa 21 Mei.

Deklarasi disaksikan Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Drs Baharuddin Djafar MSi, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulbar, Lukman Umar, Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Ranu Indra dan Perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju di Kanwil Kumham Sulbar.

“Kegiatan ini agar layanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, efektif, efesien, cepat, tepat dan profesional. Juga mencegah KKN,” kata Kakanwil Kemenkumham Sulbar Harun Sulianto.

Dia mengatakan, deklarasi ini merujuk Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi birokrasi 2010-2025.

Menurutnya, untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konkrit diperlukan upaya pembangunan zona integritas yakni pilot proyek untuk percontohan.

Hasil survei indeks kepuasan masyarakat dari badan litbang Kumham Jakarta dan hasil survei index persepsi korupsi dari Itjen Kemenkumham, menyatakan bahwa Kanwil dan Imigrasi Mamuju direkomendasikan untuk jadi satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Zona Integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kulaitas pelayanan publik,” katanya.

Saat ini ada 1.080 satker Kemenkumham dan yang mendapatkan predikat WBK dari Menpan RB hanya 11 satker. Yakni 1 direktorat, 4 kantor imigrasi dan 6 lapas.

Syarat untuk WBK adalah predikat wajar tanpa pengeculian dari BPK atas opini laporan keuangan dan mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal “CC”.

Prioritas layanan WBK pada kanwil antara lain layanan kekayaan Intelektual ( hak cipta, paten, merek, indikasi geografis), layanan pengawasan notaris, layanan kemudahan berusaha melalui online single submission, layanan pengaduan HAM, dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah. (Hms)