Pencairan Dana Desa-Siltap Terhambat LKPJ dan APBDes, Nilainya Ratusan Miliar

Rabu, 22 Mei 2019 - 09:45 WIB
ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, MASAMBA — Pencairan dana desa di Luwu Utara selalu molor. Dana desa tahun 2019 untuk 166 desa mencapai Rp247 miliar.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Luwu Utara, Ikdhiahni, mengakui belum ada pencairan dana desa dan dana penghasilan tetap (siltap) kepala desa.

“Pencaiaran dana desa dan Siltap terkendala masih banyaknya kepala desa belum memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran 2018,” kata Ikdhiahni kepada FAJAR.

Menurutnya, laporan pertanggubgjawaban ini seharusnya sudah masuk pada 31 Desember lalu. Namun, para kepala desa molor memasukkan pertanggungjawaban. Makanya, dana desa tidak bisa cair. Hanya sebagian yang sudah memasukkan.

Memang mereka lambat membuat laporan. Dana penghasilan tetap (Siltap) kepala desa sebanyak Rp2,5 juta per bulan juga belum cair selama lima bulan. Terhitung Januari, Februari, Maret, April, dan Mei.

Informasi yang didapatkan, setiap bulan total yang diterima dari 166 kepala sebanyak Rp415 juta. Ketika dikalkulasi total penghasilan kepala desa yang mengendap mencapai Rp2,075 miliar.

Siltap ini tidak diterima karena baru 23 desa yang melakukan asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kantor DPMD. Selebihnya belum diasistensi. Syarat pencairan, harus diasistensi lalu ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sekretaris DPMD Luwu Utara, Maryam Andi Kumba, mengatakan, dana desa dan siltap belum cair. ”Kades lambat buat laporan dan APBDes. Makanya, DPMD juga lambat melakukan pencairan,” kata Maryam. Dia mengakui memang ada perubahan aturan terkait pelaporan.

Kepala Desa Pompaniki, Jayadi meminta supaya pencairan dilakukan usai lebaran. ”Kami akui memang ada keterlambatan pembuatan LKPJ dan siltap dari teman kepala desa. Makanya, banyak belum rampung laporan dan siltapnya,” ujar Jayadi. (shd)