Sikap Dewan Adat Dayak Soal Isu People Power 22 Mei 2019

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, KOTAWARINGIN TIMUR — Isu adanya aksi people power yang akan digelar 22 Mei, mendapat respons dari berbagai organisasi masyarakat. Dewan Adat Dayak, Forum Pemuda Dayak, Banser, dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pulang Pisau menyatakan sikapnya.

Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur mengimbau masyarakat tidak terpengaruh, dengan wacana people power yang santer terdengar belakangan ini.

Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Untung TR yakin masyarakat tidak akan terpengaruh wacana itu. Dia juga mengajak seluruh masyarakat menerima hasil pemilihan umum.

”Kita sudah melihat bagaimana kerja keras penyelenggara. Apa yang mereka lakukan sudah sesuai ketentuan. Jadi apapun hasilnya kita harus hargai dan terima dengan sepenuh hati,” kata Untung.

Menurutnya, pemerintah daerah juga harus ikut bergandengan tangan mengajak masyarakat bersikap positif, agar tidak melakukan tindakan di luar batas aturan. Jika bertindak di luar aturan, maka banyak pihak yang dirugikan.

”Kita jaga daerah kita ini secara bersama-sama. Tentu semuanya ingin aman dan damai,” katanya.

Ketua Forum Pemuda Dayak (Fordayak) Kotim, Shaleh. ”Kita tidak akan ikut. Kita menolak hal itu atas nama Forum Pemuda Dayak,” kata Shaleh.

Shaleh juga mendukung langkah TNI dan Polri untuk menjaga keuntuhan NKRI dari segala ancaman dari dalam dan luar. “Kita harus dukung aparat untuk menindak siapapun yang ingin mencoba mengacaukan republik ini,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), Ustaz Suryadi mengajak masyarakat di Pulpis tidak terpengaruh dengan pengerahan massa pada 22 Mei.

“Kegiatan poeple power dalam sistem kenegaraan untuk mengganggu pemerintahan yang sah,” ungkapnya, seperti diberitakan Radar Sampit (Jawa Pos Group).

Pihaknya mengimbau masyarakat Pulang Pisau agar dapat menahan diri dan tidak ikut serta dalam bagian aksi people power sehingga situasi bisa tetap aman dan kondusif.

“Secara pribadi tidak setuju tentang adanya rencana pengerahan massa dalam bentuk people power karena dapat mengganggu persatuan, kesatuan dan kedaulatan negara,” katanya.

“Percayakan semua pada yang berwajib, mari kita bersatu untuk menjaga NKRI, serta bersama-sama dalam membangun bangsa Indonesia ini ke depan lebih maju lagi, begitu juga Kabupaten Pulpis yang kita cintai ini,” tegasnya.

Gerakan Pemuda Ansor Kalteng juga menolak people power. “Pengurus GP Ansor Kalteng juga menyerukan agar masyarakat bersama menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pascapemilu. Apapun hasil penghitungan, maka itulah hasil demokrasi. Semua pihak hendaknya bisa menerimanya dengan lapang dada dan menghormati putusan KPU nantinya,” ujar Ketua PW GP Ansor Kalteng Elly Saputra, Minggu (19/5).

PKB Harap Dapat 10 Jatah Menteri, Cak Imin Sodorkan 20 Nama ke Jokowi

Saputra menolak adanya gerakan-gerakan inkonstitusional, termasuk gerakan massa yang dibangun atas dasar emòsional dan bukan atas nama kecintaan kepada bangsa dan negara.

“Mari kita dukung program pemerintah untuk mewujudkan pemindahan ibu kota RI ke Kalteng, mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk ke depan yang lebih baik. Juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pascapencoblosan pemilu,” tegasnya. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...