Kadir dan Arfandy Menggugat ke MK, Praktisi Hukum: Ada Apa di Mahkamah Partai Golkar

Kamis, 23 Mei 2019 - 23:32 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Mahkamah Partai Golkar telah melakukan rapat permusyawaratan terkait perselisihan internal yang berhak lanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari data yang diperoleh, terdapat 32 permohonan yang masuk ke Mahkamah Partai. Alhasil, hanya sembilan yang mendapatkan rekomendasi. 

Sembilan dari rekomendasi tersebut, ada tiga permohonan dari Sulsel. Untuk Caleg DPRD Sulsel ada dua yakni, pemohon atas nama Kadir Halid sebagai termohon Andi Debbie Purnama. Kedua, pemohon atas nama Arfandy Idris sebagai termohon yakni Ince Langke. 

Sementara, untuk DPRD Selayar yakni, pemohon atas nama Arifin Daeng Marola sebagai termohon Syamsurrizal Rahim. 

Namun dari tiga gugatan tersebut, dua untuk kasus untuk DPRD Sulsel yang menjadi perdebatan panjang. Sebab, keduanya sama sekali tidak pernah muncul selama rekapitulasi di KPU.

Praktisi Hukum Makassar, Sulaiman Syamsuddin menilai ada keganjilan dari putusan Mahkamah Partai. Sebab, kasus tersebut tidak ada persoalan yang muncul dari hasil perolehan suara kedua belah pihak.

“Saya pikir ini menarik dan tentu menimbulkan banyak tanya. Sebab, rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS sampai di provinsi semuanya sudah dilakukan dan tidak ada persoalan. Malah saksi yang berada di rekapitulasi pun tidak ada yang persoalkan,” katanya, Kamis 23 Mei.

Padahal menurut dia, setidaknya Mahkamah Partai memberikan rekomendasi kepada MK, ke perselisihan internal yang memang dari awal muncul sejak rekapitulasi tingkat bawah.

“Ada apa dengan mahkamah partai?, inikan patut menjadi pertanyaan. Indikator atau rujukan mana sehingga ini diberikan rekomendasi,” jelasnya.

Sebagai informasi, aturan di Golkar mengharuskan setiap Caleg untuk mengajukan dulu permohonan gugatan ke Mahkamah Partai Golkar. Jika dikabulkan, maka gugatan tersebut bisa berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK) lewat rekomendasi yang dikeluarkan.

Di tempat berbeda, Ketua Bappilu Harian Golkar Sulsel Syamsu Rizal pun belum mengetahui persis gugatan yang berproses di Mahkamah Partai. “Saya juga baru dapat kabar itu, belum tahu persis. Tapi memang saat di rekapitulasi provinsi memang tidak ada,” singkat mantan Wakil Wali Kota Makassar itu. (taq)