MK Sudah Terima 6 Gugatan Perselisihan Pemilu 2019

Kamis, 23 Mei 2019 - 13:35 WIB
Sesuai dengan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi (MK) dijadikan tempat untuk menyidangkan sengketa pemilu yang ada. (Jpnn/JPG

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima enam perkara terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Gugatan tersebut datang dari partai politik dan calon legislatif DPD RI.

“Enam perkara itu ada dari Kalimantan Barat dan Sumatera Utara yang diajukan oleh PKS. Kemudian Jawa Timur dari PKB, Jawa Tengah dari Hanura, dan Aceh dari Partai Nanggroe Aceh (PNA),” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono di kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).

“Kemudian satu diajukan oleh calon anggota DPD Maluku Utara atas nama Iqbal Jabid,” sambung Fajar.

Fajar menjelaskan, untuk caleg yang melakukan gugatan ke MK, harus membawa surat permohonan persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik yang melakukan gugatan.

Untuk menguatkan gugatannya, para penggugat harus menyertakan alat bukti. Hal ini sebagai syarat agar gugatan yang dilayangkan dapat diproses oleh MK.

KNPI Beri Ucapan Selamat kepada Jokowi-Ma’ruf

“Menyerahkan permohonan tertulis kepada MK yang kemudian disertai daftar alat bukti dan bukti. Nanti yang permohonan harus diserahkan ke MK,” ucap Fajar.

Fajar menyebut, saat proses persidangan penggugat dapat menjelaskan terkait permohonan yang akan diselesaikan. Nantinya akan ada pihak terkait dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

“Sehingga dari awal, pihak yang terkait dengan perkara ini betul-betul sudah mengetahui permohonan dan tentu sebagai modal untuk memberikan jawaban atau keterangan,” pungkas Fajar. (jpnn)