Eks Dirut Pertamina Dituntut 15 Tahun

Jumat, 24 Mei 2019 - 13:25 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan dituntut 15 tahun penjara. Perempuan yang biasa disapa Karen itu juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

“Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi,” kata JPU, TM Pakpahan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (24/5).

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Karen tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatan Karen dianggap mencederai tata kelola perusahaan yang benar. Untuk hal yang meringankan, Karen dianggap masih memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

Jaksa meyakini, Karen mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina atau pedoman investasi lain dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Karen dianggap memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia, tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Karen dinilai menyetujui PI tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA).

Pascarusuh, DKI Mulai Benahi Fasos dan Fasum yang Rusak

Selain itu, menurut jaksa lagi, penandatanganan itu tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina. Perbuatan Karen dianggap telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, perbuatan Karen telah merugikan negara Rp 568 miliar.

Dengan demikian, Karen dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jp)