Ini Daftar Tim Hukum TKN dan BPN Bersengketa di MK

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Tim hukum untuk menghadapi gugatan dari sengketa Pemilu 2019 telah dibentuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Pengacara Yusri Ihza Mahendra didapuk sebagai Ketua Tim Hukum TKN.

Sedangkan, mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (BW) dan Denny Indrayana digaet menjadi pengacara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani ‎mengatakan, tim hukum tersebut terdiri dari advokat senior dan ahli kepemiluan. Hal ini dilakukan untuk menghadapi sengketa Pemilu 2019.

“TKN juga telah menyiapkan tim hukum yang nanti apabila sengketa itu telah berlangsung di MK. Tentu, sengketa pemohonnya adalah paslon 02 dan sebagai termohon adalah KPU. Dalam rangka itu, TKN siapkan tim hukum terdiri dari para advokat senior, ahli hukum, dan ahli kepemiluan,” ujar Arsul saat dikonfirmasi, Jumat (24/5).

Arsul menambahkan, tim hukum tersebut dipimpin oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. Sisanya diisi advokat yang tergabung dengan partai-partai ‎pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Termasuk juga dirinya sendiri masuk dalam tim hukum ini.

“Tim hukum 01 akan dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua tim. Kemudian, wakil ketua ada Tri Medya Pandjaitan yang merupakan ketua bidang hukum DPP PDIP, lalu saya sendiri, kemudian Teguh Samudra, dan Luhut Pangaribuan,” ungkapnya kemudian.

Berikut ini adalah daftar tim hukum TKN untuk menghadapi persidangan sengketa Pemilu 2019 di MK:

1. Ketua:
Yusril Ihza Mahendra

2. Wakil Ketua:
Tri Medya Pandjaitan, Arsul Sani, Teguh Samudra, Luhut Pangaribuan

3. Sekretaris:
Ade Ifran Pulungan

4. Anggota:
Arteria Dahlan, Hermawi Taslim, Harul Rajagukguk, Hafsan Thahir, Muslim Jaya Butar Butar, Muhammad Nur Aziz, Dini Purwono.

5. Tim ahli:
Arief Wibowo, Juri Arbiantoro, Nilson Simanjuntak, I Gusti Putu Artha

6. Tim materi:
Kristina Ariani, Mohamad Toha, Ronny Pahala, Saut Rona Pangaribuan, Yosep Pandjaitan, HM Anwar Rahman, Reginaldo Sultan, Hendra Setiawan, Andi Safrani, Tangguh Setiawan Sirait, Dewi Kamaratih Suharto, Lambok Kurnig, Tuan Naik Lukas, Stephen Saragih, Toni Hendriko Sianipar, Ardika Dwiki Saputra, Ignatius Andi, dan Eri Hertiawan

Dua Pakar Hukum

Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo–Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut dua pakar hukum tata negara bergabung dalam tim pengacara Prabowo–Sandiaga, untuk bersengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua pakar yang tergabung yakni Denny Indrayana dan Irmanputra Sidin.

Selain itu, kata Dahnil, turut bergabung dua sosok dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta era Anies Baswedan, ke dalam kelompok pengacara Prabowo – Sandiaga. Keduanya yakni Rikrik Rizkian dan Bambang Widjojanto (BW). Selain itu, Hashim Djodjohadikusumo Jadi Pentolan Tim Kuasa Hukum Gugatan ke MK.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap menerima dan memproses seandainya ada pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019. Hal ini dilakukan setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi nasional penghitungan suara pemilu 2019 yang digelar di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (21/5) dini hari.

“KPU sudah menetapkan dini hari tadi dan sudah ada SK KPU tentang hal itu. Maka, sesuai ketentuan, para peserta pemilu sudah bisa mengajukan permohonan mulai hari ini,” kata Juru Bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Selasa (21/5).

Fajar menuturkan, para penggugat harus memenuhi syarat untuk dapat diproses gugatannya oleh MK. Sesuai tahapan dan jadwal PHPU tahun 2019 dalam Peraturan MK Nomor 5 tahun 2018, MK akan menerima pendaftaran sengketa Pileg 2019 pada 8-25 Mei. Sedangkan pendaftaran sengketa Pilpres pada 23-25 Mei 2019.

Jangka waktu penyelesaian PHPU oleh MK sesuai peraturan maksimal 30 hari kerja sejak permohonan PHPU diregistrasi lengkap. Jika semua persyaratan saat pendaftaran PHPU dinyatakan lengkap, maka MK akan menggelar sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan untuk PHPU pilpres pada 14 Juni 2019, dan PHPU pileg pada 9 hingga 12 Juli 2019.

MK akan menggelar sidang putusan PHPU pilpres pada 28 Juni 2019, sedangkan putusan PHPU pileg dibacakan pada 6 sampai 9 Agustus 2019. Penyelesaian PHPU sendiri diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh MK.

Pasal 474 UU Pemilu menjabarkan aturan pengajuan PHPU pileg dalam empat ayat. Ayat (1), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK.

Ayat (2), peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tiga kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Ayat (3), dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama tiga kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh MK.

Selanjutnya, Pasal 475 UU Pemilu juga menjelaskan tentang tata cara pengajuan PHPU pilpres dalam lima ayat. Ayat (1), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada MK dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU.

TKN Minta BPN Tak Mobilisasi Massa ke MK, Rizal Mallarangeng: Bukannya Kami Takut

Ayat (2), keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden.

Ayat (3), MK memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK. Ayat (4), KPU wajib menindaklanjuti putusan MK.

Ayat (5), MK menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, KPU, pasangan calon, dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment