AnP Law Firm Jadi Tim Hukum KPU Sengketa Pemilu 2019, Sudah Pernah Hadapi Prabowo di Pilpres 2014

Sabtu, 25 Mei 2019 - 15:54 WIB

FAJAR.CO. ID, JAKARTA – KPU RI menyiapkan lima law firm untuk menghadapi sengketa hasil Pemilu yakni, Pilpres dan Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada lima yang ditunjuk KPU selama berada berproses di MK. Di mana diketahui, satu diantara lima law firm tersebut adalah AnP Law Firm yang akan menangani sengketa Pilpres 2019 serta Pileg di beberapa partai.

Saat tahun 2014, AnP Law Firm juga pernah menghadapi Prabowo dalam kasus sengketa yang sama.

Namun, kali ini selain menangani sengketa pilpres, AnP Law Firm juga akan menangani sengketa pileg yaitu Golkar, PAN, PKP Indonesia, Berkarya, dan Partai Nangroe Aceh.

Dalam sengketa proses Pemilu 2019 Partai Bhineka Indonesia, AnP Law Firm, terhimpun dari para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners.

AnP Law Firm beralamat di Jalan Panglima Polim IV No 47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ali Nurdin pernah mendampingi KPU dalam sengketa Pilpres tahun 2014.

Pada sengketa tersebut, Ali Nurdin dan tim berhasil memenangkan KPU. Pada saat itu, pihak Prabowo-Hatta menuduh KPU melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif.

Komisi Pemilihan Umum menjadi satu-satunya pihak tergugat yang digugat oleh sejumlah peserta Pemilu 2019.

Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari‎ mengatakan kuasa hukum yang dipilih lembaga yang diketuai Arief Budiman ini adalah orang-orang yang berpengalaman baik di KPU pusat maupun daerah. Mereka sudah biasa menghadapi persidangan di pemilu ataupun pilkada.

“KPU sudah menyiapkan beberapa lawyer untuk menghadapi persidangan-persidangan ini,” ujar Hasyim, Sabtu, 23 Mei.

Hasyim melanjutkan, KPU dalam memilih tim hukum salah satu kriterianya adalah berpengalaman dalam menghadapi sengketa pemilu. Namun pengalaman itu bukanlah sebagai penggugat atau pemohon. Melainkan tim hukum yang sering mendampingi KPU.

“Sudah pasti itu dan itu salah satu ukurannya adalah punya pengalaman dalam perkara-perkara pemilu dan pilkada,” kata Hasyim. (taq)