Terkesan Semi Independen, OKM Butuh Perda

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ombudsman Kota Makassar (OKM) belum bisa bekerja secara independen. Lantaran, anggaran diperuntukkan masih nebeng di Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkot Makassar.

Ketua Komisioner OKM, Andi Ihwan Patiroy menjelaskan, dengan penggabungan anggaran tersebut, menjadikan OKM semi independen. Belum bersifat kemandirian.

“Untuk optimalisasi kinerja, OKM memang sebaiknya dasar hukumnya melalui peraturan daerah. Tidak cukup bila Peraturan wali kota,” jelas Andi Ihwan, Jumat (24/5/2019).

Lanjut, Komisioner OKM, Muhammad Irwan menambahkan, kantor yang ditempati OKM saat ini adalah kantor Dinas Perumahan dan Permukiman. OKM belum memiliki gedung sendiri.

“Kantor yang sekarang, OKm numpang di Dinas Perumahan dan Permukiman. Demikian Ki kantor yang digunakan OKM, juga dibayarkan Dinas Perumahan dan Permukiman,” tuturnya.

Irwan bercerita, komisioner OKM sempat vakum sekitar satu tahun lebih. Periode Komisioner OKM sebelumnya, berakhir masa tugas pada Desember 2017.

Makanya, anggaran OKM sempat disetop oleh Pemkot Makassar pada tahun 2018. Kemudian tahun ini anggaran OKM nyantol di Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkot Makassar.

“Tahun ini, OKM mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar. Tetapi sebelum komisioner dilantik, sudah ada anggaran yang termanfaatkan. Praktis, yang tersisa untuk gaji komisioner dan honorer sekitar Rp651 juta,” sebutnya. (smd)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...