Memaknai Kembali Pro Justitia

Ilustrasi sidang/DOK

Habib Aboe Bakar Alhabsyianggota Komisi III DPR RI

Beberapa waktu terakhir, sebagai anggota komisi III saya banyak mendapat pertanyaan mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia. Kenapa seolah hukum tajam ke satu kelompok tertentu, namun tumpul kepada yang lain. Banyak beredar surat pemanggilan ataupun berita penangkapan orang-orang yang berafiliasi dengan kelompok tertentu. Ada yang dijerat dengan tuduhan makar, pasal ITE atau bahkan tuduhan pencucian uang. Hal ini dianggap sebagai ketimpangan dalam penegakan hukum oleh sebagian masyarakat yang saya temui.Pihak lain menilai ada kepincangan penegakan hukum, lantaran jika ada perkara serupa terjadi namun pelakunya dari kelompok tertentu tidak ada tindakan hukum yang dilakukan. Jikalaupun perkara seperti itu dilaporkan, sepertinya laporan yang mereka sampaikan tidak mendapat respons sebagaimana perkara lainnya. Apa yang diadukan cenderung tidak ditindaklanjuti alias jalan ditempat. Hal ini tentunya membawa kekecewaan atas perlakuan yang berbeda dalam penegakan hukum.Sebenarnya sebuah penegakan hukum memiliki tiga sifat. Pertama, penegakan hukum yang bersifat represif, hal ini ditujukan untuk menghentikan sebuah tindak pelanggaran hukum. Kedua, penegakan hukum yang bersifat kuratif, adalah penegakan hukum yang beraifat memulihkan situasi. Ketiga, adalah penegakan hukum yang bersifat preventif, yaitu sebuah langkah yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Ketiganya memiliki dimensi dan peran yang berbeda, tentunya pilihan langkah yang diambil harus sesuai dengan situasi yang ada.

Komentar

Loading...