Gubernur Sulsel ke Pejabat Pemprov: Arahan KPK, Tidak Bisa Terima Parsel


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah (NA) melakukan pertemuan kepada para pejabat Pemprov Sulsel, baik di Eselon II, III Dan IV di Ruang Pola, Rabu, 29 Mei, pagi tadi.Di situ, Nurdin Abdullah tampak didampingi Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani. Penyampaiaanya terkait menyambut pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan beberapa hal lainnya. “Saya kira ada pesan yang harus sampai. Pertama arahan KSN, MenPAN-RB, Mendagri terhadap cuti bersama, supaya mereka memanfaatkan cuti secara maksimal,” kata Nurdin Abdullah. Nurdin juga menekankan, tidak ada perpanjangan cuti kecuali hal-hal yang berhubungan dengan tertentu.Dan jika ada ASN yang memperpanjang maka akan diberikan sanksi administratif. “Nanti kita lihat alasannya apa. Kalau dia sengaja, nanti kita beri sanksi,” sebutnya. Adapun cuti ASN dari tanggal 3 – 9 Juni 2019. Kepada OPD Nurdin meminta pertegas lagi ke bawahan mereka. Dan meminta tanggal 10 jam 12 siang BKD sudah melaporkan absensi. Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini juga menegaskan agar tidak menerima apapun menjelang Hari Raya Idul Fitri, termasuk parcel. “Sesuai arahan KPK kita tidak bisa menerima parsel, saya minta definisi gratifikasi itu tidak menerima tetapi memberi.  Memberi dalam artian bentuk zakat, sedekah kepada orang-orang tidak mampu,” jelasnya. Selanjutnya, soal pengadaan barang dan jasa, gubernur akan melakukan evaluasi, jangan sampai ada yang tersandung pada hal-hal yang tidak diinginkan. (taq)

Komentar

Loading...