Pelantikan Kompromistis?

0 Komentar

Oleh : Muliyadi Hamid

Setelah dianulir, 188 pejabat eselon III dan IV provinsi Sulsel kembali dilantik. Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu pelantikan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur (wagub) terhadap 193 pejabat dinilai tidak sah. Pelantikan yang dilaksanakan di ruang pola kantor Gubernur Sulsel ini jumlahnya berkurang sebanyak lima orang. Konon, kelimanya tidak bersyarat berdasarkan hasil evaluasi.

Sebagaimana diketahui bahwa pelantikan yang dianulir itu bermasalah karena keputusan pengangkatan ditandatangani oleh Wagub. Sementara sama sekali tidak ada mandat atau pendelegasian kewenangan yang sah dari Gubernur sebagai kepala daerah untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat. Yang ada adalah mandat untuk melantik sejumlah pejabat yang sudah diangkat dengan SK Gubernur. Jumlahnya tidak sebanyak yang di angkat oleh wagub.

Kisruh pengangkatan pejabat eselon III dan IV tersebut bisa dipersepsi publik dengan berbagai macam pandangan. Salah satunya adalah bahwa antara Gubernur dan Wagub ini sekarang sudah mulai pecah kongsi. Sebab tampaknya sejumlah pejabat yang dilantik dinilai banyak pihak merupakan orang-orang yang memiliki afiliasi pada keduanya- baik pada Gubernur maupun kepada Wagub.

Sehingga dengan demikian, maka wajar jika publik melihatnya sebagai wujud pertarungan kepentingan. Cuma masalahnya Wagub tentu saja sudah melampaui kewenangan karena menerbitkan surat keputusan pengangkatan pejabat yang merupakan kewenangan Gubernur.

Yang menarik, ternyata Gubernur tidak menyalahkan tindakan Wagub. Bahkan terkesan tidak menyalahkan siapa-siapa, kecuali karena masih butuh waktu untuk memahami semuanya. Hal inipun dipersepsi beragam oleh publik. Ada yang menilai pak Gubernur memiliki kedewasaan kepemimpinan yang mendidik dan mengayomi.

Namun, tidak sedikit pula yang menilai bahwa pak Gubernur sesungguhnya sudah tersandera oleh kekuatan besar di lingkaran pemerintahannya. Bahkan ada yang menilai, bahwa pelantikan 188 pejabat kemarin itu, meski berkurang lima orang sudah menjadi bagian dari kompromi-kompromi yang terpaksa harus dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan besar pihak lain sekaligus untuk memuluskan kepentingannya sendiri.

Kita berharap, mudah-mudahan pandangan ini tidak benar. Sebab jika benar, maka tentu akan sulit menjalankan pemerintahan yang berlandaskan pada azas-azas meritokrasi dan profesional.

Oleh karena itu, publik perlu memperoleh penjelasan yang transparan dan detail terkait kisruh pengangkatan pejabat tersebut. Perlu dijelaskan apa sesungguhnya yang terjadi sehingga kasus seperti itu bisa terjadi. Sebab bila tidak dijelaskan masyarakat akan mempersepsi berdasarkan penilaiannya masing-masing. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...