Laporan Keuangan Garuda Janggal, BPK Turunkan Tim Audit

Kamis, 30 Mei 2019 - 08:47 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi mengungkap lembaganya telah menurunkan tim untuk mengusut kejanggalan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Tahun 2018.

“Untuk Garuda, kami sudah turunkan tim dan surat tugas yang sudah saya tandatangani. Mungkin setelah lebaran efektif hari kerja baru selesai,” ucap Achsanul ditemui di Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Dia menyebutkan, hasilnya akan disampaikan kepada semua pihak. Antara lain mengenai evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP), tim BPK juga telah mendatangi kantor Garuda Indonesia untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

1 Juni, Seluruh ASN Wajib Upacara Ya!

“Kami juga sudah undang ke BPK itu KAP-nya, bahkan dari Kementerian Keuangan juga kami sudah undang. Jadi kami sudah mendapatkan informasi yang lengkap setelah itu baru kita umumkan,” jelas mantan politikus Senayan ini.

Dalam hasil evalusasi nanti, BPK akan melihat apakah laporan keuangan Garuda sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau belum.

Bila ada hal yang tidak dipenuhi, maka harus dilakukan langkah-langkah perbaikan.

“Jadi intinya laporan keuangan Garuda itu harus diperbaiki atau sudah dianggap cukup, itu nanti (diputuskan),” tegasnya.

Diketahui, pemeriksaan laporan keuangan Garuda oleh KAP dilakukan mewakili BPK. Sebab, Undang-Undang mengatur pemeriksaan laporan keuangan BUMN diberikan kepada KAP. Namun hasilnya tetap dilaporkan dan dievalusasi kembali oleh BPK.

Aktivis Desak Polri Secepatnya Ungkap Dalang Rusuh 21-22 Mei

“BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi. Nah ini selain evaluasi kami juga memeriksa prosesnya. Hasilnya nanti setelah Lebaran diumumkan,” tegasnya.

Kejanggalan laporan keuangan Garuda mencuat setelah dua komisarisnya, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria menolak menandatangani laporan buku tahunan PT Garuda Indonesia 2018.

Pasalnya, kinerja maskapai pelat merah itu mencatatkan laba bersih USD809,84 ribu (Rp11,33 miliar).

Salah satu yang dipersoalkan kedua komisaris itu adalah kerja sama maskapai BUMN tersebut, dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dibukukan sebagai pendapatan oleh manajemen. (jpnn)