Urus Visa AS, Pemohon Wajib Cantumkan Detail Media Sosial

Senin, 3 Juni 2019 - 18:30 WIB
Ilustrasi: Visa AS. (GettyImages/ TechCrunch)

FAJAR.CO.ID–Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menerapkan aturan kontroversial. Kali ini berkaitan dengan visa. Pemohon visa bagi para pendatang ke AS kini diwajibkan untuk menampilkan detail media sosial (medsos) mereka.

Sebagaimana JawaPos.com kutip dari AssociatePress via TechCrunch, Departemen Luar Negeri AS mulai menerapkan persyaratan bagi seluruh pemohon visa AS wajib menyerahkan nama atau akun media sosial mereka, juga alamat email sebelumnya, dan nomor telepon. Persyaratan baru ini disebut dapat memengaruhi hingga 15 juta calon pelancong ke AS dan menjadi bagian dari pengetatan di bawah administrasi Trump.

Aturan ini pertama kali diusulkan pada Maret 2018 lalu. Kini, Departemen Luar Negeri AS baru saja memperbarui formulir aplikasi untuk meminta informasi tambahan yang mewajibkan pemohon visa mencantumkan detail medsos mereka demi alasan keamanan nasional.

“Keamanan nasional adalah prioritas utama kami untuk ajudikasi permohonan visa, dan setiap calon pelancong dan imigran ke AS wajib menjalani pemeriksaan keamanan yang luas,” kata pihak Departemen Luar Negeri AS kepada AssociatePress dalam keterangan tertulisnya.

“Kami terus berupaya menemukan mekanisme untuk meningkatkan proses penyaringan kami untuk melindungi warga AS, sambil mendukung perjalanan yang sah ke Amerika Serikat,” lanjut keterangan tersebut.

Aturan tersebut sebetulnya bukan aturan baru. Dahulu ada aturan serupa yang mekanismenya kurang lebih mirip. Ketika itu informasi tambahan termasuk email, nomor telepon, dan media sosial, hanya diperlukan bagi pelamar yang teridentifikasi mendapat pengawasan ekstra. Terutama bagi orang-orang yang telah melakukan perjalanan ke daerah-daerah dengan tingkat terorisme yang tinggi. Sekitar 65 ribu pelamar per tahun masuk dalam kategori itu.

Dengan aturan baru tersebut, diperkirakan ada 710 ribu aplikasi visa imigran dan 14 juta pelamar visa non-imigran akan terpengaruh regulasi baru ini, termasuk pelancong, pebisnis dan pelajar. Pertanyaan-pertanyaan baru pada formulir aplikasi visa mencantumkan platform media sosial dan meminta pelamar untuk memberikan nama akun yang mungkin mereka miliki untuk jangka waktu setidaknya lima tahun ke belakang.

Formulir tersebut juga meminta nomor telepon dan alamat email yang telah digunakan pelamar selama lima tahun terakhir, bersama dengan status perjalanan dan deportasi internasional mereka (jika ada), serta apakah ada anggota keluarga yang terlibat dalam kegiatan terorisme.

Rintangan baru untuk imigrasi ini hadir pada saat kompetisi tenaga kerja terampil banyak dibutuhkan. Menurut data dari organisasi kerja sama ekonomi dan pengembangan (OECD), AS tidak lagi menjadi tujuan peringkat teratas untuk pekerja atau pengusaha yang sangat terampil.

Kini, berdasarkan data dari OECD, semakin banyak imigran beralih ke negara-negara seperti Kanada, Norwegia, Swiss, Jerman, Australia, dan Selandia Baru. Hal tersebut berlaku untuk memulai bisnis maupun mencari pekerjaan baru.

Aturan baru tersebut dinilai berpotensi merugikan AS sendiri. Laman TheEconomist mencatat, membuat hambatan pada proses imigrasi adalah hal yang salah dan telah dilakukan oleh negara adidaya tersebut. Para imigran dinilai sangat penting bagi inovasi, sementara rintangan administrasi Trump terhadap imigrasi legal adalah merugikan AS sendiri.

Sementara mengutip laman Independent, kelompok-kelompok hak sipil di AS telah lama menentang langkah ini. American Civil Liberties Union mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 2018 bahwa tidak ada bukti bahwa pemantauan media sosial seperti itu akan efektif atau adil. Sebaliknya, peraturan tersebut dinilai akan mengarah pada swa-sensor online dan akan digunakan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu seperti wisatawan dari negara-negara mayoritas muslim.

“Pemerintah telah gagal mengungkapkan bagaimana informasi ini akurat atau tidak. Informasi tersebut juga dapat dibagikan di seluruh lembaga pemerintah dan memiliki konsekuensi bagi individu yang tinggal di Amerika, termasuk warga negara AS,” katanya.

Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump sendiri diketahui merupakan sosok yang keras terhadap para imigran. Dirinya bahkan pernah berjanji akan melakukan tindakan keras terhadap imigrasi selama kampanye pemilihannya pada 2016 silam.(jpc)