Tim Korsupgah-KPK Telusuri Dugaan Korupsi di RSU Latemmamala Soppeng

Rabu, 5 Juni 2019 - 21:14 WIB
RSUD Latemmamala Soppeng.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tim Korsupgah Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah-KPK) akan menyelidiki aduan masyarakat terkait dugaan mark-up pengadaan alkes berupa Incenerator di RSU Latemmamala Kabupaten Soppeng.

Dalam surat tersebut berisi perintah pendampingan audit untuk Inspektorat Sulsel kepada Tim Korsupgah-KPK yang adalam waktu dekat akan menurunkan penyidik.

Tim Pemprov Sulsel juga sudah membahas kasus ini dalam rapat yang digelar, Senin 3 Juni 2019 lalu di kantor Gubernur Sulsel.

Surat perintah audit itu diteken langsung plt Sekprov Sulsel Dr Asharie Fakshirie Radjamilo dan meminta tim yang terlibat melakukan koordinasi dengan tim Korsupgah-KPK terkait dugaan korupsi tersebut.

Sekadar diketahui tahun 2018 lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menganggarkan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Latemmamala sebesar RP. 25.359.455.800 pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pokok 2018.

Penambahan anggaran tersebut terkait upaya perbaikan fasilitas kesehatan di rumah sakit dan peningkatan layanan. Salah satu yang telah terealisasi yakni, pengadaan alat cuci darah (HD) di unit instalasi Hemodialisis UPTD RSUD Latemmamala.

Dokumen Pemprov Sulsel.

Anggota DPR-RI Akbar Faizal yang juga telah menerima tembusan surat KPK dan Sekprov Sulsel menyatakan, sangat mengapresiasi tindakan penegak hukum baik di Sulsel maupun KPK yang melakukan upaya penegakan hukum yang lebih optimal.

“Memang sudah saatnya Sulsel ini bersih-bersih. Jangan dipikir bahwa Sulsel baik-baik saja. Disana-sini terjadi penyimpangan dan itu melibatkan pemimpin di daerah dari hulu ke hilir. Tidak bisa dibiarkan,” kata Akbar, Rabu 5 Juni 2019.

Dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Latemmamal kata Akbar, harus diproses dan diberikan atensi yang serius seperti dugaan korupsi lainnya Jembatan Bamba, Kabupaten Pinrang, dugaan korupsi infrastruktur di Kabupaten Barru, dugaan korupsi infrastruktur di Kabupaten Bulukumba serta ugaan Korupsi Penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pengelolaan keripik zaro.

“Saya sebagai anggota Komisi III DPR-RI atensi saya dengan kasus ini sangat besar. Bukan hanya di Soppeng di daerah lain sama parahnya. Ada dana Bansos di Sidrap, Palopo hingga Pangkep, semua harus diproses,” kata Akbar.

Sejumlah data diungkap Akbar beberpa waktu lalu dan kini dalam tahap penyidikan antara lain; Pengadaan kandang ayam Rp8 miliar tahun 2015, 2016, 2017, proyek instalasi pipa Telluwanua Rp4,6 miliar tahun 2018, pembangunan taman kirab Rp2 miliar tahun 2016.

Ada juga dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2011 dalam pengadaan Program Modul Eskprerimen Sains berbasis IT untuk SD, SMP, dan SMA serta
Pengadaan Program Life Science untuk SMP pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda yang merugikan negara sebesar Rp3.697.051.600.

“Pokoknya banyak. Saya meminta kekuatan sipil seperti warga, LSM dan pemerhati korupsi ikut memberi perhatian demi Sulsel yang lebih baik,” ungkapnya. (aci)