Jika Maskapai Asing Masuk RI, Jokowi Dinilai Langgar Undang-undang

  • Bagikan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kesempatan masuknya maskapai asing ke Indonesia dianggap melanggar azas cabotage (kedaulatan negara) dan UU Nomor 1 Tahun 2009. Solusi yang ditawarkan Jokowi itu untuk menurunkan harga tarif pesawat yang masih kemahalan. Pengamat penerbangan, Alvin Lee, menuturkan, selama 10 tahun industri penerbangan kurang bergairah. Hal itu bisa dilihat dari tidak adanya maskapai asing baru yang ikut bermain di moda transportasi udara Indonesia. "Kalau pasar transportasi udara Indonesia sedemikian menguntungkan dan atraktif, tentunya dalam 10 tahun terakhir sudah masuk banyak pemain baru dengan pola seperti Indonesia Air Asia. Faktanya tidak ada pendatang baru sedangkan pemain lama berguguran," kata Alvin Lee kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (7/6/2019). Alvin menjelaskan, sesuai azas cabotage dan UU 1/ 2009 tentang Penerbangan, kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak dalam bisnis angkutan udara adalah maksimal 49 persen. Dia mencontohkan maskapai Air Asia, dan hanya boleh melayani rute domestik. "Tidak ada satu negara pun di dunia yang mengizinkan maskapai milik asing untuk melayani rute domestik negaranya. Tidak sepatutnya pernyataan itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Menunjukkan beliau tidak mencari informasi yang komprehensif tentang suatu permasalahan, hanya mendengarkan beberapa orang saja atau bahkan hanya mendengarkan apa yang ingin didengar," papar Alvin. "Sebagai seorang pengusaha, Pak Jokowi dapat dengan mudah gunakan logika mengapa saat ini terjadi penyusutan pemain di industri transportasi udara. Banyak yang berguguran, hanya tersisa Garuda Group, Lion Group dan Indonesia Air Asia untuk pelayanan rute nasional. Jika beliau jeli, masih banyak Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam skala daerah/regional," sambung Alvin.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan