Demokrat Usul Koalisi Bubar, Ini Respons PKS dan Golkar

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Perhelatan pilpres 2019 telah usai. Atas dasar itu, Partai Demokrat mengusulkan supaya koalisi segera dibubarkan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan, seiring berakhirnya pilpres, maka keberadaan Koalisi Adil Makmur pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah tak relevan lagi.

“Pak Prabowo, pemilu sudah usai, gugatan ke MK adalah gugatan pasangan capres, tidak melibatkan partai. Saya usul Anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir karena Anda pemimpin koalisi yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung,” kata Rachland, Senin (10/6).

Gunung Agung Erupsi, Warga Diminta Waspada

Selain untuk Prabowo-Sandi, Rachlan juga menyarankan supaya Jokowi membubarkan koalisi partai pengusung petahana. Menurutnya, mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput dan mengawetkan permusuhan serta memelihara potensi benturan dalam masyarakat.

“Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa,” katanya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai, hal itu kurang bijak. Menurut Mardani, pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik.

“Biarkan ini jadi pembelajaran bersama dengan syarat semua mengedepankan akhlak politik yang dewasa,” ujar Mardani saat dihubungi.

Bukan Ditangguhkan, Tapi Penahanan Eggi Sudjana Diperpanjang

Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga menegaskan PKS tetap bersama dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tidak ada PKS niat untuk keluar dari Koalisi Adil Makmur. “PKS Insya Allah istiqomah bersama Koalisi Adil Makmur‎,” tuturnya.

Senada, koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin juga tidak sepakat dengan usulan yang disampaikan Rachlan Nashidik. ‎Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan ‎koalisi tidak perlu dibubarkan.

Pasalnya, katanya, tujuan utama koalisi adalah mengawal dan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin agar efektif dalam mencapai target-target Nawa Cita jilid kedua.

Usai Membunuh, Pelaku Bakar Rumah Korban

“Koalisi ini memiliki kewajiban untuk memastikan agar janji-janji kampanye Jokowi-Kiai Ma’ruf dapat terwujud melalui dukungannya di parlemen,” kata Ace.

Sementara apabila pertimbangannya agar masyarakat di akar rumput tidak terkotak-kotak, menurutnya, itu tergantung arahan dan contoh dari elite politiknya.

“Masyarakat sudah menerima siapapun yang menang menjadi Presiden terpilih dalam pemilu 2019. Yang belum siap justru para elitnya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil pilpres dan tidak siap kalah,” katanya.

Ulama Pacitan Tahlilan untuk Ani Yudhoyono

Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni berpendapat, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) semestinya tetap dipertahankan untuk lima tahun ke depan. “Memastikan janji politik Pak Jokowi selama kampanye dapat diimplementasikan dengan baik,”ungkapnya.

Antoni mempersilakan, apabila ada partai-partai lain di luar yang ingin bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf saat ini. Asalkan, partai tersebut memiliki niat baik mendukung pemerintahan Jokowi- Ma’ruf.

“Silakan kawan Demokrat atau PAN bergabung. Saya kira begitu garis politik yang diarahkan Pak Jokowi,” pungkasnya. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar