Revisi Materi Gugatan Soal Ma’ruf Sebagai Komisaris Bank BUMN


FAJAR.CO.ID,JAKARTA— Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi merevisi materi gugatan terkait sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menambahkan materi gugatan baru yang menyoal jabatan Ma’ruf Amin sebagai komisiaris bank BNI dan Mandiri Syariah.“Menurut info yang kami miliki, cawapres 01 namanya masih ada dalam struktur BNI Syariah dan Mandiri Syariah, itu berarti melanggar pasal ke 227 huruf P (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), karena seseorang yang menjadi capres atau cawapres harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN,” kata ketua tim hukum BPN Prabowo Sandi Bambang Widjojanto di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/6).Pria yang akrab disapa BW ini menyebut, pihaknya mendapat Informasi itu dari tim hukum dengan melihat website BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Kedua bank tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).“Kami cek itu berulang kali dan kami memastikan dan meyakini kalau itu yang terjadi, ada pelanggaran yang sangat serius. Nah, inilah yang menjadi mungkin salah satu yang paling menarik. This is one of the top ,” ucap BW.BW berharap dengan adanya materi tambahan itu, MK bisa mendiskualifikasi paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Karena cawapres tak memenuhi syarat dalam UU Pemilu.“Menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik karena ini bisa menyebabkan paslon 01 itu didiskualifikasi,” tegas BW.

Komentar

Loading...