Dipecat Nurdin Abdullah, Ini Respons Lutfie Natsir

3 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Mantan Pjs Wali Kota Parepare, Lutfie Natsir yang dicopot sebagai Kepala Inspektorat Sulsel, mengaku ikhlas dengan keputusan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Dia memilih tidak banyak mengomentari pencopotannya.

Lutfie Natsir sendiri sudah menjabat sebagai Kepala Inspektorat Sulsel sejak Desember 2017. Banyak prestasi yang ditorehkan Lutfie sebelum menjabat sebagai Kepala Inspektorat.

Di antaranya mempertahankan lahan pengganti di CPI dan merebut lahan eks Dishub Makassar di Jalan Urip Sumorharjo. Ia lalukan itu saat menjabat Kepala Biro Hukum.

Lutfie Natsir yang Dicopot Nurdin Abdullah, Pernah Lima Bulan Pjs Wali Kota Parepare

Lutfie sendiri enggan berkomentar terkait pencopotannya. Ia mengaku ikhlas, atas semua keputusan pimpinan.

Pengamat Pemerintahan Unismuh, Andi Luhur Priyanto mengatakan, pengelolaan informasi resmi di internal pemerintahan memang harusnya terkendali. Untuk informasi publik sudah ada regulasi dan institusi PPID yang mengawal, sehinggapemerintahan tidak bekerja berdasarkan desas desus.

Teroris Sukoharjo Berbaiat kepada Al Baghdadi di Medsos

Mengambil keputusan juga haruslah berdasarkan sumber informasi yang terpercaya dan terverifikasi. Pengambilan keputusan strategis Seperti mencopot pejabat juga, tidak di lakukan secara reaktif dan berdasarkan informasi tidak resmi.

Sepertinya sudah lebih dari satu pejabat Pemprov, yang di copot dari jabatan secara langsung. Tuduhan penghianat pada oknum pejabat tertentu biasanya terkait penyalahgunaan kewenangan.

“Di era keterbukaan seperti sekarang ini, informasi publik haruslah sampai ke publik dengan utuh. Tidak ada juga yang harus dilindungi secara berlebihan,” ujarnya.

Mahasiswa Unhas Sulap Pengharum Ruangan untuk Usir Hama Burung

Sebenarnya, kata Luhur, model komunikasi pemerintahan di Pemprov Sulsel juga bermasalah. Fungsi Institusi Humas yang resmi lebih sering disabotase tim-tim adhoc atau tim komunikasi politik sisa Pilkada.

Tidak optimalnya kinerja humas dalam mengelola informasi publik, bisa membuat institusi dan pejabat publik berinteraksi langsung dengan media, tanpa kendali. “Termasuk yang bersifat fake news atau hoaks,” pungkasnya. (ful)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...