Ma’ruf Masuk Struktur BNI Syariah dan Mandiri Syariah, BW: Pelanggaran Serius

Selasa, 11 Juni 2019 07:44

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tim Kuasa Hukum pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, telah melayangkan perbaikan permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6) pukul 17.30 WIB.Dalam perbaikan permohonan ini, Tim Kuasa Hukum Paslon 02 memasukkan tambahan argumen yang menyatakan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin melanggar Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 02, Bambang Widjojanto menyebut seseorang tidak boleh memiliki jabatan di BUMN ketika maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Sidang Sengketa Pilpres 2019, 9 Hakim MK Dikawal Super Ketat Polri

“Seorang calon atau bakal calon, dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan,” kata BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto, ditemui setelah memasukkan perbaikan permohonan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6).BW mengaku punya informasi terkait status Ma’ruf Amin di BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Nama Ma’ruf, kata dia, masuk dalam struktur dua bank pelat merah itu. Meski BW tidak menyebut jabatan yang dipegang Ma’ruf di BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Bagikan berita ini:
1
4
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar