PB HMI Harap Kerusuhan 21-22 Mei Tidak Terulang di MK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sidang sengketa hasil pemilu 2019 akan dimulai 14-28 Juni di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang di MK tersebut, menurut Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Respiratori Saddam Al Jihad, merupakan ruang demokrasi persatuan secara konstitusional.

Sebab, hakikat dari demokrasi adalah rakyat. Sehingga demokrasi persatuan mengedepankan tujuan kebersamaan. Tidak ada lagi pembelahan di masyarakat hanya karena persoalan politik.

Ma’ruf Masuk Struktur BNI Syariah dan Mandiri Syariah, BW: Pelanggaran Serius

Saddam menjelaskan, demokrasi secara substansial harus dalam koridor hukum, kebudayaan, dan norma sosial. Hal itu perlu dilakukan agar tetap menjaga kesucian atas nama rakyat.

"Jangan lagi kejadian 21-22 Mei mencederai demokrasi dengan kerusuhan yang mengatasnamakan demokrasi terjadi lagi saat 14-28 Juni di Mahkamah Konstitusi," kata Saddam dalam pesan elektroniknya, Selasa (11/6).

Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan ini menekankan kondisi kekisruhan 21-22 Mei lalu, sudah dibahas sebelumnya dan hal itu terkait demokrasi kriminal.

Sesama Pengacara Saling Baku Hantam di Pengadilan

Demokrasi kriminal yaitu demokrasi yang tidak menggunakan koridor hukum. Dan akhirnya kerusuhan mengatasnamakan demokrasi pun terjadi. "Ini yang mencederai demokrasi," tegasnya.

Alumni Magister Universitas Indonesia ini mengatakan, demokrasi kriminal tidak boleh lagi terjadi pada sidang MK 14-28 Juni 2019.

Sebab bukan hanya mencederai demokrasi tapi juga konstitusi. Karena penentuan permasalahan konstitusional tertinggi di negara hukum ini sudah tidak dipercayai lagi.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...