Seorang Bawahan Harus Siap Putusan Pimpinan

Selasa, 11 Juni 2019 - 11:19 WIB
Isdar Yusuf, Pengacara Menetap di Jakarta.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Putusan tegas Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dengan mencopot Lutfie Natsir sebagai Kepala Inspektorat dinilai hal wajar dan biasa saja. Tak perlu diributkan dan tarik kesana kemari.

Pemerhati masalah hukum dan sosial Isdar Yusuf, SH, MH mengatakan, seorang pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda di setiap zaman.
Adapun tindakan atas pemecatan terhadap seorang bawahan, itu sah secara hukum dan tak ada yang dilanggar.

“Dan tidak mungkin seorang gubernur melakukan pemecatan tanpa ada unsur-unsur kesalahaan. Hanya mungkin tidak etis dibeberkan kepada publik,” kata Isdar.

Seorang ASN saat dipecat harus menerima putusan komandannya, karena dalam diri ASN sudah ada kontrak dapat di tempatkan dimana saja.

Adapun bahasa yang disampaikan oleh gubernur dalam proses pemecatan terhadap bawahan yang memiliki kesalahaan itu biasa saja. Ia lalu mencontohkan, pemecatan atau pencopotan anggota TNI dan Polri dilakukan saat upacara dan disiarkan oleh media. “Lalu apa yang menjadi permasalahaan publik atas tindakan tersebut, dipihak oposan wajar saja kalau komentarnya bernada kompor atau kecewa,” bebernya.

Karena itu dia meminta semua komponen memberi kesempatan kepada NA menjalankan pemerintahaan ini dengan gayanya sendiri sepanjang masih dalam koridor hukum. Bila pihak yang merasa dirugikan atas tindakan gubernur silahkan tempuh mekanisme hukum.

Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani ditempat terpisah mengatakan, surat keputusan pencopotan Lutfie Natsir telah diserahkan. Untuk sementara kekosongan posisi ini diisi oleh Staf Ahli Gubernur Sulsel, Salim yang dulunya pernah mengisi posisi Plt Asisten I. (aci)