Alokasi Pupuk Bersubsidi Sesuai Data BPN

“Kalau Permentan Nomor 47 Tahun 2018 mengacunya terhadap luas lahan baku dari BPN, secara nasional akan terjadi kekurangan alokasi pupuk sebesar 676.000 ton. Makanya kalau DIPA mengacunya kepada serapan tahun sebelumnya. Tetapi Permentan dapat disesuaikan dengan anggaran apabila diperlukan,” kata Muhrizal.

Berdasar data dari BPN di tahun 2013 yang luas baku lahan sawah 7,7 juta ha itu berkurang menjadi 7,1 juta ha. Hal ini berimbas pada pengurangan alokasi pupuk di wilayah-wilayah tertentu.

Hasil pengecekan bersama antara ATR dengan Kementan, terdapat ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan. Sehingga Kementan menunggu hasil verifikasi teknis atas luas baku lahan dari Kemen ATR/BPN. "Posisi kementan itu pada tahap menunggu hasil inventarisir dan verifikasi BPN, BPS dan BIG," terangnya.

Sehubungan dengan data dari ATR, Kementan meminta Dinas Pertanian Kabupaten untuk tidak mengalokasikan pupuk di wilayah-wilayah tertentu yang dianggap tidak ada luas baku lahan oleh ATR. "Kementan tidak mengalokasikan karena memang based on data ATR. Dan di alokasi anggaran pupuk subsidi yang semula Rp 29,5 triliun diblokir sebesar Rp 2,17 triliun sampai luas baku lahan ini clear," pungkasnya.(rls)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Amir


Comment

Loading...