Makassar Genapkan Pilkada Serentak 2020 Jadi 270 Daerah


Menurut Arief, pihaknya tetap mengacu pada UU 10/2016 selama pembuat UU tidak berencana mengubahnya. ’’Saya ingin menekankan kalau ada hal-hal yang direvisi, jangan sampai tahapannya sudah dimulai, undang-undangnya baru direvisi,’’ tutur alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu.Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali menjelaskan, pihaknya belum memiliki rencana merevisi UU Pilkada yang berlaku saat ini, yakni UU 10/2016.

Hasil Kualifikasi Piala Eropa: Jerman Pesta Gol, Italia Menang Tipis

’’Kecuali kalau pemerintah mengajukan usulan untuk perubahan,’’ terangnya. Bila ada perubahan, komisi II siap membahas lebih lanjut.Meski demikian, Amali menilai pelaksanaan pilkada 2020 masih diwarnai ketidakpastian. Dalam kondisi normal, pemungutan suara bakal dilaksanakan September 2020.’’Tapi, kan ada juga pemikiran, ada grand design mau diserentakkan,’’ lanjut politikus Partai Golkar itu. Dalam arti, menyerentakkan waktu pelaksanaan pilkada 2020, 2022, dan 2023 di satu waktu.Sampai ada kejelasan soal desain pilkada serentak, semua pihak tetap mengacu pada regulasi saat ini. Memang ada beberapa usulan revisi berdasar evaluasi pilkada 2017 dan 2018. Namun, usulan tersebut tidak signifikan.

Sidang Sengketa Pilpres 2019, 12 Ribu Aparat Disiagakan di MK

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay menyarankan persiapan pilkada serentak tidak perlu mengubah UU. Sebab, waktunya terlalu mepet dengan jadwal dimulainya tahapan pilkada. ’’Catatan-catatan yang pernah ada itu digarap saja di level peraturan KPU,’’ ujarnya.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar