Kanwil Kemenkumham Dorong Harmonisasi Perda

Kamis, 13 Juni 2019 - 08:47 WIB

FAJAR.CO.ID, MAMUJU–Penerapan peraturan daerah (Perda) selayaknya tidak bertentangan satu sama lain. Karenanya perlu harmonisasi dalam setiap rancangan pengajuannya.

Hal ini disampaikan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Harun Sulianto didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Yuliati saat membuka rapat Harmonisasi Ranperda Kabupaten Majene (Rabu, 12 Juni 2019)

“Pengharmonisasi Ranperda bertujuan agar Perda tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi di atasnya,” kata Harun di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kumham Sulbar.

Serangan Milisi Yaman Tak Bisa Ditolelir

Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah pembatalan Perda. Menurutnya, kehadiran pihak pemkab bersama Pimpinan DPRD Majene juga dalam rangka bersilaturahmi untuk terus bersinergi. “Semoga sinergi yang sudah harmonis dengan pemkab dan DPRD Majene, terus berlanjut,” kata Harun.

Saat ini harmonisasi produk hukum daerah, layanan hak kekayaan intelektual, dan pelaksanaan tugas pemasyarakatan, selalu dapat dukungan bupati dan DPRD Majene. Ia berharap, kehadiran Kemenkumham Sulbar dapat memberikan manfaat terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Ditanya Soal Inter Milan, Lukaku Tersenyum

Selain itu, Harun menyampaikan bahwa perkembangan teknologi saat ini dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas sehingga pemanfaatannya dilakukan secara bijak dan positif.

“Sehingga saat ini, Kumham Sulbar melalui Divisi Yankum sedang mengembangkan fasilitas konsultasi dalam penyusunan ranperda secara online melalui website sebagai inovasi peningkatan layanan publik yg lebih profesional, akuntabel, sinergi dan transparan dan inovatif,” tutupnya. (hms)