Ombudsman: Pelayanan Pengurusan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Masih Kacau

0 Komentar

Fajar.co.id – Asisten Ombudsman RI Sulawesi Barat , Sekarwuni Manfaati, mengatakan, sampai hari ini tim Ombudsman masih sering menerima pengaduan terkait pelayanan di Kantor Catatan Sipil dengan berbagai dugaan maladministrasi.

Hal itu disampaikan Sekarwuni usai menutup pengaduan salah seorang warga Polewali Mandar yang menjadi korban maladministrasi di Kantor Disdukcapil Polman, Kamis (13/06/2019). Pengaduan ini dinyatakan selesai setelah mendapat penyelesaian dari pihak terlapor (Disdukcapil Polman).

“Sepertinya, Tim Pencegahan Ombudsman harus membangun sinergi dengan didukcapil untuk memberikan pembekalan khusus tentang pelayanan publik,” ungkap Sekarwuni.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, Lukman Umar, mengatakan pantauan Tim Ombudsman di beberapa kantor Disdukcapil masih menemukan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan (Admiduk) terbilang masih kacau.

“Terbaru kami lihat proses pelayanan KK dan Akte di Capil Mamuju sistem antrean masih semrawut. Pengunjung masih menumpuk di depan meja loket. Bahkan ada nyelonong langsung ke meja operator. Kondisi ini terjadi karena tidak konsisten memfungsikan loket antrian,” jelas Lukman

Bahkan Lukman menilai masih tingginya pengaduan tentang layanan Adminduk yang diselenggarakan oleh Disdukcapil, mengesankan mereka belum siap memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.

Karena itu, Lukman secara kelembagaan akan menyampaikan saran secara resmi kepada semua Kepala daerah agar memberikan perhatian segera memperbaiki pelayanan di instansi tersebut. “InsyaAllah kita akan minta Bupati menginstruksikan Kadisdukcapilnya melakukan perbaikan agar memenuhi azas-azas pelayanan publik yang baik. Menuju layanan akuntabilitas, profesionalitas, tepat waktu dan kemudahan pelayanan,” ujar Lukman.

Saran perbaikan yang akan disampaikan kepada pimpinan daerah sangat penting agar mereka memberikan perhatian dan mengetahui bagaimana sebenarnya pelayanan publik berjalan di daerahnya. “Dan Ombudsman memiliki kewenangan melakukan itu,” tutupnya. (rls)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...