Realisasi Proyek Pemprov Sulbar Lamban

Kamis, 13 Juni 2019 - 08:37 WIB

FAJAR.CO.ID, MAMUJU— Memasuki triwulan II, masih banyak proyek besar yang belum masuk proses lelang di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sulbar. Hal ini dinilai sangat lambat.

UKPBJ mencatat hingga Juni 2019, baru melelang sebanyak 33 Paket Pekerjaan senilai lebih dari Rp74 Miliar.

Kepala UKPBJ Pemprov Sulbar, Hamdani Hamdi mengatakan, jumlah lelang paket tersebut masih sedikit lantaran masih lambatnya OPD melengkapi dokumen dan persyaratan pengajuan lelang

“Kami terus berupaya untuk mensupport dan memberi bantuan teknis kepada OPD seperti kelengkapan dokumen dalam rangka melakukan aksi percepatan lelang,” ujar Hamdani.

Tiket Malah, Begini Solusi HIPMI

“Kami juga sudah melakukan konsolidasi untuk mempercepat kelengkapan berkas itu, dan bulan ini insyaallah akan tayang di sistem paket lelang baru yang ditawarkan ke masyarakat. paling lambat minggu depan sudah tayang,” tambahnya.

Untuk 33 paket yang saat ini telah dilelang terdiri atas Konsultasi 7 paket, konstruksi 10 paket, barang 13 paket, Jasa lainnya 3 paket dengan nilai total pagu anggaran Rp 74 Miliar. dari 33 paket tersebut, sebagian sudah ada yang putus kontrak dan yang lainnya masih sementara berproses

“Saat ini kita konsentrasi pada pelaksanaan DAK karna ini bersyarat, yang mana jika diakhir Juli tidak dikontrak maka anggaran ini akan dikembalikan ke pusat,” ungkap Hamdani.

Selamat Jalan Jenderal Toisutta

Ia menambahkan, mekanisme lelang yang dijalankan UKPBJ Sulbar sendiri yaitu menunggu dokumen yang diajukan oleh OPD untuk kemudian diproses sebelum dipublikasikan.

“Yang jadi permasalahan kemarin, karena banyak dokumen yang masuk menjelang libur otomatis tidak ada proses sehingga kami pending dulu. Sekarang ini kami mulai proses dan kemungkinan minggu depan sudah tayang paket-paket lelang karna dokumennya sudah ada,” papar Hamdani.

Danlantamal VI Libatkan Satu Pleton Pamen di Pemakaman Jenderal George Toisutta

Sebelumnya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam arahannya saat memimpin upacara bendera di halaman kantor Pemprov Sulbar mengungkapkan, Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar dalam merealisasikan program 2019 masih lambat. Realisasi 50 persen di triwulan kedua belum tercapai.

“Jika melihat waktu kerja maksimal sisa sekitar 135 hari sudah tidak rasional. Ini bentuk kelalaian dalam perencanaan. hingga saat ini belum tercapainya 50 persen realisasi program yang sudah dilelang karena selalu alasan di sistem,” tuturnya. (sal)